JAKARTA — Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (15/10/2026). Penangkapan ini menambah daftar kepala daerah yang terjerat OTT KPK selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam operasi di wilayah Klaten dan Jakarta tersebut, KPK mengamankan 20 orang, termasuk Hamenang dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah.

KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai. Berdasarkan pemberitaan mengenai perkara tersebut, uang yang ditemukan di antaranya disimpan dalam tong berwarna biru.

Berdasarkan daftar yang dihimpun untuk periode 2025 hingga pertengahan Oktober 2026, terdapat 19 kepala daerah yang disebut terjaring OTT KPK.

Daftar Kepala Daerah Terjaring OTT

Tahun 2025

1. Abdul Azis — Bupati Kolaka Timur.
2. Abdul Wahid — Gubernur Riau.
3. Sugiri Sancoko — Bupati Ponorogo.
4. Ardito Wijaya — Bupati Lampung Tengah.
5. Ade Kuswara Kunang — Bupati Bekasi.

Tahun 2026

6. Maidi — Wali Kota Madiun.
7. Sudewo — Bupati Pati.
8. Fadia Arafiq — Bupati Pekalongan.
9. Muhammad Fikri Thobari — Bupati Rejang Lebong.
10. Syamsul Auliya Rachman — Bupati Cilacap.
11. Gatut Sunu Wibowo — Bupati Tulungagung.
12. Edison — Bupati Muara Enim.
13. Suhardiman Amby — Bupati Kuantan Singingi.
14. Syah Afandin — Bupati Langkat.
15. Etik Suryani — Bupati Sukoharjo.
16. Lalu Ahmad Zaini — Bupati Lombok Barat.
17. Anom Widiyantoro — Bupati Pemalang.
18. Sirajudin Lasena — Bupati Bolaang Mongondow Utara.
19. Hamenang Wajar Ismoyo — Bupati Klaten.

Satu Kepala Daerah Diberhentikan

Selain daftar kepala daerah yang terjerat OTT, Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang diberhentikan dari jabatannya melalui proses pemakzulan yang melibatkan DPRD dan Mahkamah Agung.

Pemberhentian tersebut merupakan perkara berbeda dan bukan bagian dari OTT KPK.

Dengan demikian, berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 19 kepala daerah dalam daftar OTT KPK dan satu kepala daerah yang diberhentikan melalui mekanisme pemakzulan sejak awal pemerintahan Prabowo hingga pertengahan Oktober 2026.