Coba Kita Bedah (Bag 1): Kenapa APH Jadi Sorotan Usai Kasus Kejahatan Siber “Passobis” Viral di Sulsel

Di Kabupaten Sidrap, ia menggambarkan adanya pola kerja kelompok terstruktur tanpa nama perusahaan resmi. Setiap kelompok dikomandoi oleh seorang bos.

“Diperkirakan sekarang sudah ada lima puluhan orang yang levelnya sejajar sebagai bos,” katanya.

Menurut estimasi sumber tersebut, satu bos dapat mempekerjakan sekitar 200 hingga 500 orang. Para pekerja operasional ini disebut mendapat fasilitas berupa telepon seluler, makan, rokok, hingga gaji rutin sekitar Rp1,2 juta sampai Rp1,5 juta per bulan.

Menariknya, jaringan ini tidak lagi eksklusif mengandalkan anak muda lokal Sidrap.

“Lima tahun terakhir ini pekerja-pekerja itu direkrut dari berbagai kabupaten,” jelasnya. Ia menyebut sejumlah daerah seperti Belopa, Palopo, Masamba, Wajo, Siwa, Soppeng, Bone, dan Pinrang kini menjadi daerah asal sebagian pekerja.

Lantas, mengapa anak-anak muda ini tergiur masuk ke dalam pusaran jaringan ilegal tersebut?

Baca Juga :  Resmi ! Robert Hendra Sulu S.H. Nyatakan Diri sebagai Lawyer Resmi Kalimantansmart.info

Sumber itu menilai, desakan ekonomi dan godaan gaya hidup instan menjadi bahan bakar utamanya. Ironisnya, perekrutan bahkan disebut telah menyasar anak-anak putus sekolah di usia bangku SMP.

“Kelas dua, kelas tiga SMP itu sudah mulai bisa direkrut,” ungkapnya.

Di usia yang masih sangat muda, mereka menyaksikan bagaimana lingkaran passobis ini mampu membeli kendaraan dan memamerkan gaya hidup mewah di lingkungan sekitar.

“Bayangkan kalau baru kelas dua atau tiga SMP sudah bisa beli motor sendiri,” ujarnya. Ketika memasuki usia 18 hingga 20 tahun, cita-cita para pekerja muda ini pun ikut naik kelas. “Mereka pengin beli mobil. Brio, Agya, Ayla, misalnya.”

Skala perputaran uang di internal kelompok ini pun terbilang fantastis. Menurut hitungan sumber tersebut, satu kelompok dengan 200 pekerja saja bisa menghabiskan biaya operasional yang sangat besar.

“Satu kelompok yang mempekerjakan 200 orang itu biaya operasional bosnya sekitar Rp1,2 miliar per bulan,” bebernya. Anggaran tersebut habis untuk membiayai makan dua kali sehari, rokok, kopi, gaji, dan kebutuhan logistik lainnya.

“Makanya ekonomi Sidrap itu sangat bergerak di situ,” klaimnya. “Bayangkan kalau puluhan ribu anak bekerja di sektor itu. Setiap pagi dikasih sarapan, kemudian makan siang. Di luar kopi dan rokok.”

Dengan beban operasional yang membengkak hingga miliaran rupiah, setiap kelompok pada akhirnya dituntut untuk mengejar omzet yang jauh lebih masif guna menutup biaya modal. Kondisi inilah yang diduga kuat memicu pergerakan mereka menjadi semakin agresif dan tak tersentuh.

Kalau Jumlah Pekerjanya Sampai Ratusan Orang, Bagaimana Mereka Bekerja?

Sumber tersebut menceritakan bahwa ratusan pekerja ini tidak ditampung dalam satu markas besar yang mencolok. Mereka disebar secara gerilya ke dalam sel-sel kecil. Dalam satu lokasi, biasanya hanya terdapat 10, 20, atau beberapa puluh pekerja saja.

Mereka beroperasi di rumah-rumah warga biasa, bahkan memanfaatkan arsitektur lokal.

“Kalau ada sekelompok 10 sampai 20 orang muda berkumpul di bawah kolong rumah kayu, hampir pasti itu pekerja mereka,” ungkapnya.

Namun, strategi pencaran ini tidak selalu aman. Sumber ini membeberkan bahwa pernah terjadi penggerebekan besar-besaran yang menjaring puluhan pekerja sekaligus dalam satu lokasi. Salah satu operasi terbesar yang ia ingat berhasil mengamankan sekitar 60 orang.

Di sinilah kejanggalan demi kejanggalan yang disorot publik mulai bermunculan.

“Kenapa 60 orang yang ditangkap, tapi delapan orang langsung dilepas?” gugatnya, menggambarkan sebuah peristiwa yang kemudian memicu polemik di tengah masyarakat.

Sisa 52 pekerja lainnya kemudian dilaporkan dibawa ke Markas Kodim setempat. Malam harinya, situasi memanas ketika pihak keluarga para pekerja berbondong-bondong datang melakukan aksi protes.

Menariknya, protes tersebut bukan berisi pembelaan bahwa anak-anak mereka tidak bersalah, melainkan protes terkait “aturan main” yang dilanggar.

“Protesnya adalah, kenapa ditangkap? Kan selama ini kalau minta (uang), dikasih saja. Kenapa tidak minta? Bilang saja kalau mau minta,” ketus sumber tersebut, menirukan kembali protes blak-blakan dari pihak keluarga pelaku.

Berdasarkan penuturan sumber ini, penggerebekan itu sendiri dipicu oleh insiden yang cukup fatal. Kelompok istri anggota TNI (Persit) di Sidrap mencurigai adanya pembobolan dana misterius dari rekening kelompok mereka. Laporan internal inilah yang menggerakkan komando militer lokal untuk bertindak cepat.

“Dandim kemudian menghubungi unit intel untuk melacak dan mencari tahu di mana posisi mereka,” jelasnya.

Setelah diamankan di markas militer, puluhan pemuda tersebut diserahkan ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum di Mapolda Sulsel. Namun, alih-alih berakhir di balik jeruji besi, penanganan kasus ini justru terkesan antiklimaks.

“Ditahan di Polda, tapi hari kedua mereka semua dilepas,” klaim sumber tersebut.

Pola pelepasan terduga pelaku passobis ini diduga bukan kasus tunggal. Sumber yang sama mengungkap insiden serupa yang terjadi di Makassar. Saat itu, sekitar 21 pemuda yang diduga kuat bagian dari jaringan penipuan siber berhasil diringkus.

Ia mengklaim, ada “harga” yang harus dibayar di balik bebasnya para pelaku tersebut.

“Berdasarkan keterangan dari pelaku sendiri, ada dua kali tahapan pembayaran dengan total sekitar Rp1,05 miliar hanya untuk melepas 21 orang ini,” tuduhnya.

(Catatan Redaksi/Penulis: Hingga tulisan ini diturunkan, klaim mengenai adanya aliran dana pelepasan tersebut masih sepihak dari penuturan sumber dan memerlukan pembuktian hukum serta konfirmasi resmi dari pihak Kepolisian).

Apakah Jaringan Ini Hanya Bekerja Secara Berkelompok?

Ternyata tidak semua pelaku bergerak di bawah naungan korporasi ilegal yang masif. Sumber tersebut membeberkan bahwa ekosistem passobis juga menyisakan ruang bagi para pemain mandiri yang bergerak dalam skala mini.

“Ada yang independen, main sendiri. Biasanya mereka bekerja paling berdua, bertiga, atau paling banyak berempat,” ungkapnya.

Perbedaan skala kelompok ini otomatis memengaruhi peta kerugian korban. Pemain independen biasanya menggunakan modus sederhana dengan target keuntungan receh—hanya menguras ratusan ribu rupiah dari satu korban. Namun, pemandangan kontras terlihat pada kelompok raksasa yang telah membangun struktur kerja berlapis mirip perusahaan modern.

Di dalam kelompok besar ini, sistem kerja tidak lagi serabutan, melainkan dibagi ke dalam beberapa divisi yang sangat rapi.

“Satu anak yang baru dipekerjakan bisa saja tugasnya hanya berada di garda depan: menyebar link-link phishing (situs palsu) secara masif di media sosial,” urai sumber tersebut.

Setelah ada korban yang terjebak atau mengklik tautan tersebut, data tidak dieksekusi oleh anak baru tadi. Bola panas langsung dioper ke divisi berikutnya.

“Setelah itu, ada kelompok tersendiri yang bertugas menghubungi dan membangun komunikasi awal dengan korban. Kalau korban sudah masuk ke tahapan psikologis yang diinginkan, umpan dioper lagi ke tingkat yang lebih senior untuk memuluskan proses transaksi finansial,” jelasnya.

Lewat rantai komando seperti ini, tercipta spesifikasi kerja yang sangat rigid dan profesional. Ada tim yang khusus menjadi pencari dan penyebar informasi (scouter), ada tim komunikasi awal (negotiator), hingga divisi pamungkas yang bertugas menguras isi rekening korban (eksekutor).

Lalu, di mana posisi sang bos besar?

Di sinilah letak kecerdikan sekaligus alasan mengapa otak intelektual kejahatan ini sangat sulit diendus hukum.

“Bos besar tidak pernah mengotori tangannya. Dia tidak terlibat langsung dalam aksi penipuan atau berbicara dengan korban di lapangan. Peran dia murni di balik layar: hanya menyetor modal operasional,” pungkasnya.

Bagaimana Uang Hasil Penipuan Itu Kemudian Bergerak?

Begitu korban terperangkap dan mengirimkan dana, sistem pencucian uang langsung bekerja dengan sangat cepat. Menurut penuturan sumber tersebut, aliran uang haram yang masuk tidak pernah didiamkan dalam satu tempat, melainkan langsung dipecah dan disebar ke berbagai rekening serta fasilitas transaksi elektronik.

Salah satu infrastruktur keuangan yang paling diandalkan oleh jaringan ini adalah pemanfaatan agen perbankan tanpa kantor (laku pandai).

“Kalau kita berkunjung ke Sidrap, khususnya di wilayah bagian timur, jangan heran jika melihat gerai BRILink yang penampilannya sudah menyerupai kantor bank betulan,” ungkapnya.

Fasilitas perputaran uang di kawasan tersebut bahkan disebutnya beroperasi secara nonstop tanpa henti. “Bahkan ada gerai yang sengaja buka penuh selama 24 jam untuk melayani arus transaksi mereka,” tambahnya.

Sejalan dengan masifnya perputaran dana, modus operandi yang digunakan untuk menjerat korban baru pun terus bermutasi. Salah satu umpan klasik yang paling sering memakan korban hingga saat ini adalah kedok jual beli kendaraan bermotor di jagat maya.

“Umpan yang paling subur sekarang adalah manipulasi jual beli motor dan mobil bekas,” ujarnya. Pola yang digunakan sangat sederhana namun mematikan: memasang harga miring jauh di bawah pasar untuk memancing nalar dan rasa penasaran calon korban.

Sayangnya, perangkap ini tidak lagi dipasang secara konvensional di satu platform saja. Jaringan passobis modern telah memperluas wilayah perburuan mereka ke seluruh ekosistem digital.

“Mereka tidak hanya bermain di Facebook. Hampir semua platform media sosial dan marketplace raksasa sudah memiliki versi cloning-nya sendiri. Mereka menyusup ke Shopee, Tokopedia, hingga TikTok. Semua celah marketplace mereka masuki,” bebernya.

Metode jebakannya bertumpu pada teknik pengalihan digital. Calon korban yang tergiur dan mengklik tautan promosi akan langsung terlempar keluar dari platform resmi menuju domain palsu yang dikendalikan pelaku.

“Begitu diklik, tautan itu otomatis mengarahkan korban ke situs buatan mereka, bukan ke platform atau akun penjual yang asli,” jelasnya.

Lompatan teknologi terbesar dari jaringan ini tidak lagi sekadar menipu pencari kendaraan murah, melainkan sudah merambah ke komoditas bernilai tinggi seperti aset kripto, emas, dan investasi bodong. Tingkat kemiripan infrastruktur digital yang mereka bangun pun terbilang sangat mengerikan.

“Mereka mampu menduplikasi situs web investasi yang tingkat kemiripannya hampir mencapai seratus persen dengan platform aslinya,” urai sumber tersebut.

Dengan kecanggihan replikasi web ini, target buruan mereka otomatis naik kelas. Jaringan passobis tidak lagi hanya menguras dompet warga lokal, melainkan sudah melintasi batas-batas negara.

“Target untuk modus investasi tingkat tinggi ini rata-rata berada di luar daerah dan luar negeri, seperti korban dari Jakarta, Malaysia, hingga Singapura,” klaimnya. Imbas dari perluasan pasar internasional ini, pundi-pundi yang dihasilkan pun melonjak drastis.

“Bagi kelompok yang bermain di sektor kripto dan emas, pergerakan omzetnya diklaim bisa menyentuh angka puluhan hingga ratusan miliar rupiah dalam sehari,” tuturnya.

(Catatan Penulis: Angka fantastis mengenai estimasi pendapatan harian ini sepenuhnya merupakan klaim sepihak dari narasumber dan belum dapat dijadikan sebagai data statistik yang terverifikasi secara hukum).

Benarkah Aktivitas Ilegal Ini Sudah Menjadi Bagian dari Denyut Ekonomi Daerah?

Gurita aktivitas passobis diduga kuat tidak lagi berdiri sendiri sebagai sebuah tindak kriminal terisolasi. Sumber tersebut melihat ada benang merah yang sangat kencang antara perputaran uang haram ini dengan ekosistem bisnis lokal, mulai dari menjamurnya rumah kos, geliat bisnis kuliner, hingga gemerlap tempat hiburan malam.

Ia bahkan mencoba mengaitkan fenomena lapangan ini dengan struktur pertumbuhan ekonomi daerah yang pernah dipublikasikan oleh pemerintah setempat.

“Saya pernah membedah data tersebut. Struktur ekonomi yang mengalami lonjakan kontribusi tajam ternyata bukan sektor pertanian,” klaimnya.

Merujuk pada analisis pribadinya, sektor hiburan dan entertainment justru merangkak naik dengan kontribusi yang dinilainya tidak wajar untuk ukuran daerah agraris. Ia menyebutkan angka estimasi sekitar 14,7 persen untuk sektor hiburan, sementara sektor pertanian tradisional berada di kisaran 7,7 persen.

(Catatan Redaksi: Angka-angka statistik yang dipaparkan oleh sumber ini murni merupakan interpretasi personal dan wajib diverifikasi ulang secara ketat melalui dokumen resmi Badan Pusat Statistik atau dinas terkait sebelum dijadikan fakta makroekonomi).

Bagi sumber tersebut, anomali angka ini memicu sebuah pertanyaan retoris mengenai profil konsumen yang menggerakkan roda ekonomi tersebut.

“Pertanyaannya sederhana, kelompok masyarakat mana di daerah ini yang memiliki daya beli dan bersedia menghabiskan uang sebegitu banyak hanya untuk sektor hiburan malam?” gugatnya.

Indikator sosial lain yang ia soroti adalah menjamurnya bisnis indekos eksklusif serta dinamika migrasi penduduk pendatang. Gaya hidup konsumtif tingkat tinggi ini dinilainya mustahil tercipta dari sektor mata pencaharian konvensional.

“Jika bukan disokong oleh aliran dana dari jaringan passobis dan peredaran narkoba, secara logika ekonomi sulit menjelaskan bagaimana biaya hidup tinggi untuk gaya hidup seperti itu bisa terpenuhi secara masif di sini,” pungkasnya.

Melacak Akar Sejarah: Dari Mana Sebenarnya Aktivitas Ini Bermula?

Aktivitas passobis ternyata memiliki akar sejarah yang cukup panjang dan tidak tumbuh dalam semalam. Menurut penuturan sumber tersebut, kawasan Tanrutedong di Sidrap dan wilayah Belawa di Kabupaten Wajo merupakan dua titik episentrum yang sejak lama kerap dikaitkan dalam narasi awal kemunculan aktivitas ilegal ini. Ia mengungkapkan bahwa embrio pergerakan mereka bahkan sudah terdeteksi sejak era 1980-an.

“Tahun 1980-an aktivitas ini sebenarnya sudah ada, hanya saja pergerakan model lama mereka dilakukan secara sangat tertutup dan rahasia,” kenangnya.

Pada masa awal tersebut, profil korban yang disasar pun sangat selektif. Pola operasinya jauh berbeda dengan sistem acak yang kita lihat hari ini.

“Target operasi mereka dulu sangat spesifik dan berkelas, yaitu menyasar level pejabat negara hingga pengusaha-pengusaha besar,” jelasnya.

Memasuki dekade 1990-an, peta pergerakan mereka mulai bermigrasi. Sumber itu menceritakan bahwa sebagian pelaku memilih untuk merantau dan melancarkan aksinya langsung dari ibu kota Jakarta. Aliran uang hasil operasi di Jakarta itulah yang kemudian dikirimkan kembali untuk membangun ekonomi di kampung halaman mereka.

Baru dalam kurun waktu sekitar satu dekade terakhir, gelombang para pemain ini memilih untuk pulang kampung dan kembali memusatkan aktivitasnya di Sidrap.

“Para pelaku yang tadinya beroperasi di Jakarta berbondong-bondong kembali ke daerah,” tuturnya.

Kepulangan mereka ke daerah asal ini bertepatan dengan momentum lompatan teknologi. Di sinilah titik balik terbesar terjadi. Metode penipuan konvensional yang mengandalkan teknik komunikasi verbal biasa, kini telah bermutasi total menjadi kejahatan digital tingkat tinggi.

Jaringan passobis modern kini dipersenjatai dengan kemampuan penetrasi digital mutakhir, mulai dari memanipulasi identitas, merekayasa kloning suara, pemalsuan wajah (deepfake), hingga teknik rekayasa sosial (social engineering) yang sangat persuasif.

Kemajuan teknologi digital bak pisau bermata dua. Di tangan jaringan ini, teknologi justru dieksploitasi untuk membuat skenario penipuan menjadi berkali-kali lipat lebih meyakinkan dan mematikan.

“Fasilitas video call (panggilan video) yang dulu kita pikir mustahil digunakan untuk instrumen menipu, justru sekarang menjadi senjata utama yang paling sering mereka pakai,” ungkap sumber tersebut.

Ia kemudian membagikan sebuah testimoni riil yang nyaris menjerat anggota keluarganya sendiri. Modus yang dihadapi bukan lagi sekadar pesan teks atau telepon gelap, melainkan sebuah panggilan video dari nomor kontak yang secara visual meyakinkan sebagai milik seorang pejabat daerah. Di layar ponsel, wajah dan karakter suara pejabat yang mereka kenal itu muncul secara nyata untuk menawarkan unit mobil dengan harga miring.

“Bayangkan, mereka melakukan video call menggunakan nomor atas nama Pak Kadis (Kepala Dinas). Wajah Pak Kadis muncul di layar, suaranya pun mirip suara Pak Kadis, hanya dialek bicaranya saja yang terasa agak berbeda,” bebernya.

Aksi manipulasi visual dan auditori tingkat tinggi ini menurutnya menjadi ancaman serius bagi masyarakat awam.

“Kalau targetnya adalah orang yang tidak pernah berinteraksi secara rutin atau intim dengan pejabat asli tersebut, saya jamin pasti langsung termakan umpan,” jelasnya.

Skenario manipulasi serupa tidak hanya berhenti pada figur otoritas publik. Sumber ini mengungkap bahwa teknologi pengkloningan ini juga kerap menyasar institusi terkecil: keluarga. “Sudah ada aplikasi dan perangkat lunak khusus yang mereka gunakan untuk merekayasa suara agar identik dengan anggota keluarga korban,” tambahnya.

Fleksibilitas dan kecepatan beradaptasi dengan perkembangan teknologi teranyar inilah yang menjadi pilar kekuatan utama jaringan tersebut. Di sinilah letak ironi sosial yang paling menonjol.

“Padahal jika melihat latar belakang pendidikan formalnya, rata-rata mereka hanya tamatan SMP. Namun, mereka mau belajar dan cepat paham karena ada stimulus instan yang dikejar, yaitu uang. Motivasi finansial itu yang membuat mereka mendadak rajin dan pintar memanfaatkan celah digital,” pungkasnya.

Talenta yang Tersesat: Apakah Itu Berarti Mereka Memiliki Kemampuan di Atas Rata-Rata?

Fenomena ini memicu kesimpulan yang cukup mencengangkan. Sebagian besar pemuda yang terserap ke dalam ekosistem passobis sebenarnya memiliki kecepatan belajar dan adaptasi teknologi yang luar biasa. Sayangnya, potensi intelektual yang besar itu justru mengalami disorientasi dan diwadahi oleh aktivitas yang melanggar hukum.

“Ini yang sangat menarik sekaligus ironis. Secara kapasitas, mereka sebenarnya memiliki keterampilan (skill) dan tingkat kecerdasan (IQ) di atas rata-rata. Masalah utamanya adalah kemampuan itu disalurkan ke jalan yang keliru,” sesal sumber tersebut.

Ia menganalisis bahwa daya pikat ekonomi yang instan bertindak sebagai katalisator utama yang memaksa otak mereka berpikir lebih keras dan kreatif.

“Motivasi finansial mereka sangat tinggi. Targetnya konkret dan sederhana, misalnya ingin memiliki sepeda motor CRF (trail mewah). Demi ambisi itu, mereka aktif mencari jalur dan koneksi agar bisa masuk ke lingkaran bos serta diterima bekerja,” urainya.

Dampak dari tingginya perputaran uang dan jaminan fasilitas operasional ini lambat laun mengubah lanskap demografi pekerja. Jaringan ini tidak lagi didominasi oleh pemuda lokal. Sidrap telah bermutasi menjadi episentrum yang menyedot tenaga kerja dari berbagai wilayah tetangga.

“Jika dikalkulasikan, dari setiap 100 orang pekerja di dalam sebuah kelompok, mungkin hanya sekitar 20 orang yang merupakan warga asli Sidrap. Sisa 80 orang lainnya justru merupakan perantau yang tersebar dari berbagai daerah lain,” klaim sumber tersebut.

Ia memetakan beberapa wilayah asal para pekerja migran ilegal ini, meliputi daerah Sengkang (Wajo), Enrekang, Pinrang, Bone, Soppeng, hingga Bulukumba.

Arus pergerakan ini tidak lagi bersifat satu arah. Belakangan, model bisnis kejahatan siber ini dilaporkan mulai melakukan ekspansi geografis dan mendirikan replika jaringan di luar wilayah Sidrap.

“Kuantitas pergerakan di Sidrap dan Pinrang saat ini bahkan sudah hampir berimbang. Khusus di Kabupaten Pinrang sendiri, aktivitas ini terpantau mulai merambah dengan sangat masif dalam kurun waktu sekitar dua tahun terakhir,” pungkasnya.

Lingkaran Setan: Mengapa Penangkapan Tidak Membuat Aktivitas Mereka Berhenti?

Satu pertanyaan besar yang terus mengusik publik adalah mengapa rangkaian operasi penangkapan yang dilakukan kepolisian selama ini tidak kunjung mampu memutus mata rantai aktivitas passobis. Sumber tersebut membeberkan bahwa telah terjadi pergeseran mentalitas dan “aturan main” yang sangat kontras jika dibandingkan dengan era sebelum tahun 2010-an.

Pada masa lalu, penegakan hukum masih memiliki taji psikologis yang mampu menghadirkan efek jera serta kepanikan kolektif di dalam jaringan.

“Dulu, kalau ada satu orang saja pelaku yang tertangkap, informasinya akan langsung menyebar kilat ke seluruh jaringan penipu. Mereka akan langsung tiarap dan menghentikan seluruh aktivitas operasional, paling tidak selama satu minggu,” kenangnya.

Namun, di era modern ini, benteng psikologis itu tampaknya telah runtuh. Operasi penangkapan tidak lagi dipandang sebagai ancaman akhir dari sebuah karier kriminal, melainkan sekadar risiko kerja yang memiliki kalkulasi penyelesaiannya sendiri.

“Sekarang situasinya sudah jauh berbeda. Temannya ditangkap di depan mata pun, mereka tetap lanjut bekerja. Mengapa? Karena mereka berpikir, ‘Nanti juga bisa diurus’,” ketus sumber tersebut.

Di sinilah sumber itu mengungkap adanya dugaan praktik transaksional atau negosiasi di bawah meja pasca-penangkapan. Menurut klaimnya, nominal uang yang harus disetorkan untuk mengondisikan sebuah perkara sangat fluktuatif, tergantung pada momentum dan tingkat keramaian kasus tersebut di ruang publik.

“Kalau skenarionya langsung diselesaikan sesaat setelah ditangkap di lapangan, biayanya bisa jauh lebih murah. Klaimnya bisa di kisaran Rp20 juta per orang,” ungkapnya.

Namun, angin akan berembus ke arah yang sepenuhnya berbeda jika penangkapan tersebut telanjur terendus dan menjadi konsumsi publik. Keberadaan sorotan kamera dan tekanan opini masyarakat otomatis mengubah nilai tawar di ruang negosiasi.

“Kalau kasusnya sudah terlanjur naik dan viral di media massa—misalnya kasus yang melibatkan 12 orang—situasinya langsung berubah total. Ruang negosiasinya menjadi jauh lebih ketat dan nominal tarif penyelesaiannya pun otomatis melonjak naik,” pungkasnya.