PKB Satukan Langkah, Tujuh Legislator Teguhkan Komitmen untuk Tanah Bumbu

TANAH BUMBU – Ruang Fraksi PKB DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Selasa (23/6), siang itu tampak sederhana. Tidak ada seremoni ataupun agenda yang bersifat formal. Tujuh anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) duduk bersama dalam rapat internal fraksi untuk menyamakan langkah menghadapi berbagai agenda kedewanan dan pembangunan daerah.

Ketujuh legislator tersebut yakni H. Muhammad Haris Fadillah, Andi Asdar Wijaya, H. Hasanuddin, H. Irin, Tarmiji, H. Fathur Rokhman, dan H. Jumron AR. Mereka berasal dari empat daerah pemilihan yang berbeda dan mewakili beragam wilayah di Kabupaten Tanah Bumbu.

Dari Batulicin dan Simpang Empat di Dapil 1, Kusan Hilir dan Sungai Loban di Dapil 2, Kusan Tengah, Satui, dan Angsana di Dapil 3, hingga Karang Bintang, Kuranji, Kusan Hulu, dan Mantewe di Dapil 4, seluruh wilayah Tanah Bumbu memiliki keterwakilan di Fraksi PKB.

PKB sendiri saat ini menjadi partai dengan perolehan kursi terbesar kedua di DPRD Tanah Bumbu periode 2024–2029. Selain jumlah kursi yang signifikan, sejumlah kadernya juga menempati posisi strategis di DPRD.

H. Hasanuddin yang juga menjabat Ketua DPC PKB Tanah Bumbu dipercaya sebagai Wakil Ketua I DPRD. Sementara Andi Asdar Wijaya memimpin Komisi III DPRD dan H. Muhammad Haris Fadillah dipercaya sebagai Ketua Fraksi PKB.

Selain memperkuat konsolidasi internal, rapat tersebut juga membahas sejumlah agenda DPRD yang akan dihadapi dalam waktu dekat. Pembahasan APBD, penguatan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, serta penyerapan dan pengawalan aspirasi masyarakat menjadi perhatian para legislator PKB.

Berbagai program sosial dan kegiatan keagamaan yang selama ini menjadi bagian dari aktivitas kader PKB juga turut menjadi pembahasan. Agenda tersebut tetap dijalankan dengan mengacu pada pedoman partai dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Ketua DPC PKB Tanah Bumbu, H. Hasanuddin, menegaskan bahwa hubungan yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pembangunan.

“DPRD dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sama untuk kemajuan Tanah Bumbu. Sinergi yang baik tentu akan berdampak pada percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, para legislator PKB juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan berbagai aspirasi masyarakat dari setiap daerah pemilihan dapat diperjuangkan melalui kerja-kerja legislatif.

“Kami ingin memastikan aspirasi masyarakat dari setiap wilayah dapat diperjuangkan. Di sisi lain, kegiatan sosial dan keagamaan juga tetap menjadi bagian dari pengabdian kader PKB di tengah masyarakat,” katanya.

Usai rapat, ketujuh legislator mengabadikan momen kebersamaan di ruang fraksi. Bagi mereka, perbedaan wilayah dan latar belakang daerah pemilihan menjadi kekuatan untuk saling melengkapi dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat.

Di tengah berbagai tantangan pembangunan daerah, konsolidasi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga soliditas, memperkuat komunikasi, dan menyatukan langkah demi kepentingan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu.