Krisis Tenaga Pendidik Mengemuka, Komisi I DPRD Tanah Bumbu Cari Jalan Keluar Bersama Dinas Pendidikan

Tanah Bumbu – Persoalan kekurangan tenaga pendidik akibat gelombang pensiun yang terjadi setiap tahun kembali menjadi sorotan di Kabupaten Tanah Bumbu. Terbatasnya jalur pengangkatan guru melalui Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dinilai membuat sejumlah sekolah kesulitan memenuhi kebutuhan tenaga pengajar.

Isu tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi I DPRD Tanah Bumbu bersama Dinas Pendidikan, yang membahas Program Kerja Tahun Anggaran 2026. Rapat digelar di Ruang Rapat DPRD Tanah Bumbu, Senin (19/1/2026).

Sekretaris Dinas Pendidikan Tanah Bumbu, Teguh Dwi Fendi, menjelaskan bahwa regulasi yang melarang perekrutan tenaga pendidik non-ASN atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) berdampak langsung pada kekosongan guru di berbagai satuan pendidikan.

“Dampak kebijakan ini sangat kami rasakan. Bukan hanya di Tanah Bumbu, tetapi juga hampir di seluruh daerah di Indonesia. Sementara proses rekrutmen ASN dan PPPK memerlukan waktu yang cukup panjang,” ungkap Fendi.

Ia menambahkan, apabila pemerintah daerah diberikan ruang kewenangan untuk mengangkat tenaga PTT, maka kekurangan guru yang terjadi setiap tahun dapat ditekan secara signifikan.

“Kekosongan guru akibat pensiun diperkirakan mencapai sekitar satu persen setiap tahun. Jika ada solusi kebijakan yang didorong bersama DPRD, persoalan ini bisa lebih cepat diatasi,” tambahnya.

Rapat kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu, H. Bobi Rahman, serta dihadiri anggota DPRD dan jajaran Dinas Pendidikan, termasuk para Kepala Bidang PAUD, SD, dan SMP.

Dalam forum tersebut, Fendi juga menanggapi berbagai pertanyaan anggota DPRD, mulai dari keterbatasan sarana belajar seperti kursi dan meja di SDN Pondok Butun yang kini telah ditangani, hingga pembangunan kembali gedung SDN Wonorejo pascakebakaran yang telah direalisasikan.

Selain membahas persoalan kekurangan guru, Dinas Pendidikan turut memaparkan rencana pembangunan sekolah serta sejumlah isu strategis lainnya yang membutuhkan sinergi antara legislatif dan eksekutif.

Melalui rapat kerja ini, DPRD Tanah Bumbu berharap dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat guna menjawab tantangan dunia pendidikan, sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat Tanah Bumbu ke depan.