DPRD Tanah Bumbu Lakukan Monitoring BBM di Beberapa SPBU

TANAH BUMBU – DPRD Kabupaten Tanah Bumbu melalui gabungan komisi melakukan monitoring terkait penyaluran BBM subsidi yang diarahkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat serta kelancaran berbagai sektor perekonomian di Kabupaten Tanah Bumbu.

Monitoring dilaksanakan di SPBU Pagatan dan SPBU Sungai Loban, Jumat (8/5/2026), sebagai tindak lanjut dari rapat kerja terkait penyaluran BBM yang sebelumnya digelar DPRD Kabupaten Tanah Bumbu bersama pihak Pertamina Patra Niaga, perwakilan SPBU, Organda, dan unsur pemerintah daerah.

Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu H. Bobi Rahman mengatakan pemerintah pusat memang telah memberikan subsidi BBM, namun kondisi di lapangan masih memunculkan berbagai persoalan, termasuk meningkatnya konsumsi BBM yang diduga juga digunakan untuk aktivitas tambang emas.

“Pemerintah pusat memang sudah memberikan subsidi, tetapi mengapa harga tetap naik semuanya. Sekarang ini penggunaan BBM semakin banyak, apalagi banyak digunakan untuk aktivitas tambang emas,” ujarnya.

Ia berharap penerapan aturan dalam penyaluran BBM subsidi tidak dilakukan terlalu keras terhadap masyarakat kecil, namun tetap harus ada pengawasan ketat terhadap dugaan permainan distribusi solar subsidi.

“Kalau memang ada yang memberi kelonggaran, yang penting jangan berlebihan. Namun memang selama ini ada dugaan permainan dalam penyaluran solar subsidi,” katanya.

Menurutnya, DPRD juga telah memasukkan persoalan dugaan permainan harga solar subsidi dalam pembahasan resmi bersama pihak terkait. Jika ditemukan operator SPBU memainkan distribusi maupun harga BBM subsidi, maka penindakan akan dilakukan.

“Kemarin juga sudah kami masukkan dalam pembahasan bahwa apabila operator bermain-main dengan harga minyak solar subsidi, maka akan dilakukan penindakan,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan penafsiran data yang diperoleh, terdapat indikasi beban operator mencapai satu hingga dua liter per transaksi sehingga dilakukan pemeriksaan dan pembongkaran di lokasi monitoring.

“Karena itu dilakukan pembongkaran dan pemeriksaan semuanya di sini. Ini juga menjadi teguran bagi pemilik SPBU,” ujarnya.

DPRD juga menyoroti ketidakhadiran owner SPBU dalam rapat sebelumnya meski telah diundang secara resmi.

“Kemarin owner yang diundang tidak hadir. Yang hadir hanya penanggung jawabnya. Sejak Januari sebenarnya kami ingin mengundang owner dan pengelolanya, karena pengelolalah yang mengetahui aktivitas harian di SPBU ini,” lanjutnya.

Selain itu, DPRD menyoroti kendaraan yang tidak taat administrasi namun diduga tetap menikmati BBM subsidi.

“Kita semua membayar pajak, baik mobil pribadi, Fortuner, Pajero, maupun kendaraan kepala dinas semuanya bayar pajak. Sementara kendaraan bodong tidak membayar pajak, tidak hidup surat pajaknya, tetapi justru ikut menikmati subsidi,” katanya.

DPRD juga meminta penertiban terhadap pelangsir BBM dilakukan secara perlahan dan teratur agar tidak memicu persoalan baru di masyarakat.

“Intinya, kalau nanti dilakukan penertiban terhadap pelangsir, maka harus dilakukan secara perlahan dan teratur. Konsumsi BBM ini harus benar-benar dipahami,” ujarnya.

Ia juga mengungkap adanya laporan dugaan distribusi BBM untuk pelangsiran lintas desa.

“Semalam ada laporan bahwa BBM dibagi ke desa lain untuk pelangsiran, lalu besoknya habis dan langsung turun lagi mengambil. Jadi jangan sampai ada permainan seperti itu lagi,” tambahnya.

Turut hadir dalam monitoring di SPBU Pagatan Kusan Hilir antara lain Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu H. Bobi Rahman, Ketua Komisi II H. Andi Erwin Prastya, Ketua Bapemperda Harmanuddin, Ketua Fraksi PDIP I Wayan Sudharma, anggota Komisi I H. Irin, Camat Kusan Hilir, Polsek Kusan Hilir, Koramil Kusan Hilir, Dinas Perhubungan, serta Pengawas SPBU Pagatan Nurlang (64.721.01).

Sementara dalam monitoring di SPBU Sungai Loban turut hadir Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu H. Bobi Rahman, Ketua Komisi II H. Andi Erwin Prastya, Ketua Bapemperda Harmanuddin, Ketua Fraksi PDIP I Wayan Sudharma, H. Irin, Camat Sungai Loban, Koramil Sei Loban, Polsek Sei Loban, Dinas Perhubungan, serta Pengawas SPBU Sungai Loban Abdullah (64.721.15).

Kasubag Fasilitasi dan Penganggaran Sekretariat DPRD Tanah Bumbu Dewi Rosana turut mendampingi kegiatan bersama staf Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dan Staf Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Azis Siswanto.

Sebagai bentuk keterbukaan informasi dan menjaga keberimbangan pemberitaan, pihak media juga berupaya meminta izin kepada pemilik maupun pengelola SPBU untuk melakukan pengambilan dokumentasi foto dan video di lokasi monitoring guna melengkapi kebutuhan visual pemberitaan secara langsung di lapangan. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban maupun konfirmasi resmi dari pihak pemilik SPBU terkait permohonan izin tersebut.

Kegiatan monitoring berlangsung tanpa kehadiran satu pun wartawan di lapangan. Hal tersebut diakui Staf Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Azis Siswanto yang menyebut monitoring dilakukan secara mendadak tanpa agenda terencana sebelumnya sehingga media tidak sempat dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

Meski wartawan tidak dilibatkan secara langsung dalam kegiatan monitoring tersebut, media tetap membantu menyampaikan informasi kepada publik berdasarkan naskah, dokumentasi, serta rekaman kegiatan yang diperoleh dari Staf Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang mengikuti seluruh rangkaian monitoring di lapangan.