Selisih 33 Hektare Terungkap dalam RDP DPRD Tanah Bumbu soal Lahan Terdampak Limbah di Sebamban Baru

Tanah Bumbu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menindaklanjuti dugaan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Desa Sebamban Baru. Fokus pembahasan mengerucut pada perbedaan data luas lahan yang disebut-sebut terdampak limbah.

Rapat tersebut menghadirkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu, tim ahli dari Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Lambung Mangkurat, serta perwakilan masyarakat setempat yang selama ini mengawal persoalan tersebut.

Dalam pemaparannya, Ketua Tim Studi Lingkungan Perairan PPLH ULM, Prof. Mijani Rahman, menyampaikan hasil kajian independen yang mencatat luas lahan terdampak mencapai 82,82 hektare.

Namun, data yang dihimpun warga menunjukkan angka lebih besar, yakni 116 hektare. Artinya, terdapat selisih sekitar 33,18 hektare antara hasil kajian akademis dan pendataan masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu, Hasanuddin, yang memimpin jalannya RDP, menegaskan bahwa DPRD mengambil posisi sebagai penengah untuk memastikan proses klarifikasi berjalan terbuka dan adil.

Ia menyatakan, tim akademisi bersama perwakilan warga akan melakukan verifikasi langsung di lapangan guna menyamakan persepsi dan metode pengukuran. “Kita ingin data yang dihasilkan benar-benar akurat dan bisa dipertanggungjawabkan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” ujarnya.

Kesepakatan untuk turun lapangan menjadi poin penting dalam rapat tersebut. Seluruh pihak sepakat bahwa sinkronisasi data harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan unsur masyarakat dan tim ahli.

DPRD Tanah Bumbu memastikan akan terus mengawal proses ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan, agar penyelesaian dugaan pencemaran lingkungan di Desa Sebamban Baru berjalan objektif, terukur, dan memberikan keadilan bagi masyarakat.