SAH! Bukan Lelang Jabatan, Ali Samsuddin Jadi Kadis PMD Kotabaru Lewat Jalur Berbeda

KOTABARU — Ali Samsuddin resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kotabaru.

Ada yang berbeda dalam pengisian jabatan tersebut. Ali Samsuddin tidak menduduki jabatan itu melalui mekanisme seleksi terbuka atau yang selama ini dikenal publik sebagai lelang jabatan, melainkan melalui mekanisme Manajemen Talenta.

Mekanisme ini menempatkan kompetensi, kinerja, rekam jejak, dan potensi aparatur sebagai dasar dalam pengembangan karier serta pengisian jabatan strategis.

Pelantikan Ali Samsuddin sekaligus menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Ia menjadi kepala dinas pertama di Kotabaru yang menduduki jabatan melalui mekanisme Manajemen Talenta.

Dengan demikian, Kotabaru menjadi daerah kedua di Kalimantan Selatan yang menerapkan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui Manajemen Talenta, setelah Kabupaten Banjar.

Dalam sambutannya, Bupati Kotabaru berharap Ali Samsuddin mampu menghadirkan inovasi dan memperkuat peran Dinas PMD dalam membina pemerintahan desa, meningkatkan kapasitas aparatur desa, serta mendorong pemberdayaan masyarakat.

Dinas PMD juga diharapkan mampu mempercepat pembangunan desa yang mandiri, maju, dan sejahtera.

Pengisian jabatan melalui Manajemen Talenta menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Kotabaru membangun birokrasi berbasis sistem merit. Penilaian tidak hanya bertumpu pada kompetensi, tetapi juga mempertimbangkan kinerja, rekam jejak, dan potensi kepemimpinan aparatur.

Bagi Ali Samsuddin, amanah tersebut menjadi tantangan baru untuk membuktikan bahwa mekanisme berbeda dalam pengisian jabatan juga harus diikuti dengan kinerja dan inovasi yang nyata.

Di bawah kepemimpinannya, Dinas PMD Kotabaru diharapkan semakin adaptif dalam mengawal pemerintahan desa dan mendorong pembangunan masyarakat dari tingkat paling bawah.

Pelantikan ini sekaligus menandai babak baru pengelolaan karier aparatur di Kabupaten Kotabaru. Manajemen Talenta kini tidak hanya menjadi konsep dalam reformasi birokrasi, tetapi mulai diterapkan untuk melahirkan kepemimpinan baru di lingkungan pemerintahan daerah.