H. Hasanuddin Pimpin Rombongan Komisi III DPRD Tanah Bumbu Perjuangkan Lima Infrastruktur Strategis

BANJARMASIN – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sekaligus Koordinator Komisi III, H. Hasanuddin, memimpin rombongan Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan kunjungan kerja, konsultasi, dan koordinasi ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XI Banjarmasin, Kamis (6/8/2026), untuk memperjuangkan sejumlah pembangunan infrastruktur strategis yang dinilai menjadi kebutuhan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu.

Rombongan dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sekaligus Koordinator Komisi III, H. Hasanuddin, didampingi Ketua Komisi III Andi Asdar Wijaya, Wakil Ketua Komisi III I Wayan Sudarma, serta anggota Komisi III H. Abdul Kadir, H. Jumron AR, Masripay, dan Sayid Sultan Hasan. Turut mendampingi rombongan Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Tanah Bumbu, Sekretaris Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu, serta jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.

Rombongan diterima Kepala Seksi BPJN XI Banjarmasin, Farman Ali. Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menyampaikan lima usulan prioritas pembangunan infrastruktur yang diharapkan mendapat perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR.

H. Hasanuddin mengatakan, usulan utama yang diperjuangkan adalah pembangunan jembatan kembar di perbatasan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Tanah Laut. Menurutnya, jembatan yang ada saat ini berada di jalur menikung dan menurun dengan lebar yang terbatas sehingga kerap menimbulkan potensi kecelakaan, terutama bagi kendaraan bertonase besar.

“Yang kami perjuangkan pertama adalah pembangunan jembatan perbatasan antara Tanah Bumbu dan Tanah Laut. Kondisi jembatan saat ini sudah tidak lagi memadai sehingga kami mengusulkan penambahan menjadi jembatan kembar demi meningkatkan keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas,” ujar H. Hasanuddin.

Selain itu, lanjutnya, DPRD juga meminta percepatan pembangunan jembatan penghubung kawasan Pulau Salak menuju UPT Karya Bakti di Kecamatan Kusan Tengah. Infrastruktur tersebut dinilai penting karena kawasan Kusan Tengah telah ditetapkan sebagai kawasan agropolitan pangan yang membutuhkan akses transportasi yang memadai.

“Kami juga meminta perhatian terhadap jalan alternatif Banjarbaru–Tanah Bumbu yang belakangan ini beberapa kali terjadi kecelakaan. Walaupun status jalannya merupakan kewenangan provinsi, kami berharap BPJN dapat bersinergi dalam memberikan dukungan agar penanganannya bisa dipercepat,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Andi Asdar Wijaya, mengatakan pihaknya juga memperjuangkan pembangunan Jembatan Gantung yang menghubungkan Desa Gunung Besar dengan Desa Pulau Burung, Kecamatan Simpang Empat.

“Jembatan gantung ini sangat dibutuhkan masyarakat karena akses menuju Pulau Burung masih terbatas. Selain membuka keterisolasian wilayah, keberadaannya juga diharapkan dapat mendukung pengembangan sektor pariwisata. Untuk memperkuat usulan tersebut, kami meminta Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mendampingi, termasuk dari Dinas PUPR, sehingga usulan yang disampaikan memiliki dukungan teknis yang lengkap,” ujar Andi Asdar.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, I Wayan Sudarma, menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut juga dibahas progres pembangunan jalan menuju Desa Sungai Dua Laut yang merupakan salah satu proyek pemerintah pusat. Menurutnya, keberadaan jalan tersebut sangat penting bagi peningkatan akses masyarakat di wilayah pesisir.

Ia juga menyampaikan bahwa rombongan menanyakan perkembangan pembangunan Jembatan Penghubung Tanah Bumbu–Kotabaru yang hingga kini masih menjadi harapan masyarakat kedua daerah.

“Kami juga menanyakan progres pembangunan jembatan penghubung Tanah Bumbu–Kotabaru. Selain itu, kami mendapat penjelasan mengenai pembangunan jalan menuju Sungai Dua Laut yang merupakan program pemerintah pusat dan diharapkan semakin meningkatkan konektivitas wilayah,” kata I Wayan Sudarma.

Melalui kunjungan kerja tersebut, Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Bumbu berharap seluruh usulan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat sehingga pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tanah Bumbu terus berlanjut dan mampu meningkatkan keselamatan, konektivitas antarwilayah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.