Komisi II DPRD Tanah Bumbu Perjuangkan Infrastruktur Strategis Lewat Koordinasi dengan Kementerian PU

JAKARTA – Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI guna memperjuangkan dukungan program pembangunan infrastruktur strategis dan fasilitas umum sebagai upaya mempercepat pembangunan daerah.

Kegiatan yang berlangsung pada 26–29 Juli 2026 itu diawali dengan lokus pertama di Direktorat Pembangunan Jalan Kementerian PU RI, Senin (27/7/2026). Pertemuan digelar di Ruang Direktorat Pembangunan Jalan, Lantai 8, dan diterima oleh Subdirektorat Jalan yang dipimpin Ibu Abnes Intan bersama jajaran Direktorat Jenderal Bina Marga.

Rombongan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dipimpin Ketua Komisi II, H. Andi Erwin Prasetya, didampingi anggota Komisi II, yakni H. Rusdi, Harmanudin, dan Abdurrahman, serta H. Gt. Erwin Arifin. Turut mendampingi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, H. Tarta Saddam Hussein, Zainal Abidin, dan Staf Komisi II Azis Siswanto.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi II DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menyampaikan sejumlah usulan prioritas, di antaranya pembangunan dan renovasi Pasar Satui serta Pasar Pagatan, peningkatan akses jalan menuju kawasan pasar, hingga penanganan jembatan pada ruas jalan nasional di wilayah Tanah Bumbu.

Pihak Kementerian PU menjelaskan bahwa setiap usulan akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku dengan memperhatikan kelengkapan persyaratan administrasi, aspek teknis, status aset, serta pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Selain pembangunan pasar, kondisi sejumlah jembatan pada ruas jalan nasional di Kabupaten Tanah Bumbu juga menjadi perhatian. Direktorat Jenderal Bina Marga akan melakukan verifikasi dan validasi teknis sebagai dasar penentuan prioritas penanganan sesuai kondisi di lapangan.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, H. Andi Erwin Prasetya, menegaskan bahwa koordinasi dengan kementerian merupakan bagian dari upaya memperjuangkan kebutuhan infrastruktur yang menjadi aspirasi masyarakat agar memperoleh dukungan pemerintah pusat.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Kabupaten Tanah Bumbu akan terus membangun komunikasi dengan Kementerian PUPR, kementerian terkait, serta Komisi V DPR RI guna mengawal realisasi program pembangunan yang telah diusulkan.

Rangkaian konsultasi tersebut akan berlanjut pada Selasa (28/7/2026) dengan lokus kedua di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Pertemuan itu dijadwalkan menjadi forum bertukar pengalaman mengenai pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, sekaligus memperkuat sinergi antarlembaga dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.

Melalui koordinasi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan DPR RI, diharapkan berbagai usulan pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Tanah Bumbu dapat direalisasikan secara bertahap demi meningkatkan pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.