Bapperida Kotabaru Perkuat Forum Kecamatan dan Pokja Desa Sehat Menuju Penilaian KKS 2027

Kotabaru – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Kotabaru menggelar Workshop Penguatan Kapasitas Forum Kecamatan Sehat dan Kelompok Kerja (Pokja) Desa Sehat, Jumat (5/12/2025), di Ruang Rapat Pulau Inspirasi Lantai II Bapperida Kotabaru.

Kegiatan ini merupakan bagian dari percepatan persiapan Kabupaten Kotabaru dalam menghadapi Penilaian Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Tahun 2027, khususnya pada aspek pembentukan kelembagaan forum di tingkat kecamatan hingga desa.

Workshop dibuka secara resmi oleh Kepala Bapperida Kotabaru, Ir. Rurien Srihardjanti, MM. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Kotabaru wajib mengikuti penilaian KKS 2027, mengingat hingga saat ini masih menjadi salah satu daerah di Kalimantan Selatan yang belum mengikuti proses penilaian tersebut.

“Saat ini capaian Open Defecation Free (ODF) Kotabaru berada di angka 79 persen dan tinggal dikejar menjadi 80 persen sebagai syarat utama mengikuti penilaian KKS. Selain itu, kelengkapan data serta kelembagaan forum hingga tingkat desa menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya penerapan satu data terpadu lintas sektor sebagai dasar perencanaan pembangunan, termasuk dalam pemenuhan sembilan tatanan KKS.

Sementara itu, narasumber dari Dinas Kesehatan Kotabaru, H. Sugianor, menyampaikan bahwa hingga akhir 2025 capaian desa ODF di Kotabaru telah mencapai 80 persen dari total desa yang ada. Dengan capaian tersebut, secara teknis Kotabaru telah memenuhi syarat untuk pengajuan sertifikasi ODF tingkat kabupaten.

Meski demikian, ia menyebutkan bahwa syarat berikutnya yang harus segera dipenuhi adalah pembentukan Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Desa Sehat minimal 50 persen sebagai bagian dari kesiapan menghadapi penilaian KKS 2027.

“Hingga saat ini pembentukan kelembagaan masih perlu percepatan. Ini menjadi tugas bersama agar target dapat tercapai tepat waktu,” jelasnya.

Ia juga memaparkan bahwa penilaian KKS mencakup sembilan tatanan, yakni:

1. Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri

2. Permukiman dan Fasilitas Umum

3. Satuan Pendidikan

4. Pasar Sehat

5. Perkantoran dan Perindustrian

6. Pariwisata Sehat

7. Transportasi dan Tertib Lalu Lintas Jalan

8. Perlindungan Sosial

9. Penanggulangan Bencana

Kesembilan tatanan tersebut memerlukan kerja sama lintas sektor agar dapat dipenuhi secara optimal.

Ketua Forum Kabupaten Kota Sehat (FKKS) Kotabaru yang diwakili oleh H. Kamaruz Zaman menegaskan bahwa fokus utama saat ini bukan semata mengejar penghargaan, melainkan memastikan Kabupaten Kotabaru terlebih dahulu masuk dalam sistem penilaian resmi KKS.

“Dari 22 kecamatan dan lebih dari 200 desa di Kotabaru, baru sebagian yang memiliki forum dan pokja. Padahal, syarat minimal untuk dinilai adalah 50 persen pembentukan Forum Kecamatan dan 50 persen Pokja Desa,” jelasnya.

Ia mengakui kondisi geografis Kotabaru yang sangat luas menjadi tantangan tersendiri, namun optimistis target tersebut dapat tercapai melalui kolaborasi seluruh pihak.

Workshop ini diikuti perwakilan dari empat kecamatan, yakni Pulau Laut Selatan, Pulau Laut Kepulauan, Pulau Laut Barat, dan Tanjung Selayar. Peserta juga berasal dari sejumlah perangkat daerah terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BPKAD, Dinas Kominfo, Dinas PUPR, Badan Kesbangpol, perwakilan puskesmas, serta perangkat kecamatan dan desa.

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan regional keempat dari rangkaian pembinaan dan penguatan kapasitas forum yang sebelumnya telah dilaksanakan di beberapa wilayah lainnya. Melalui kegiatan ini, Bapperida menargetkan seluruh kecamatan segera membentuk Forum Kecamatan Sehat, dilanjutkan dengan pembentukan Pokja Desa Sehat, serta penyusunan dokumen sembilan tatanan KKS untuk periode 2025–2026.

Dengan terselenggaranya workshop ini, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berharap seluruh tahapan persiapan menuju Penilaian Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2027 dapat berjalan lebih sistematis, terukur, dan terintegrasi lintas sektor.