Tanah Bumbu, 6 Januari 2025 – Rapat gabungan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang digelar pada hari Senin, 6 Januari 2025, menjadi wadah bagi para peternak ayam potong untuk menyampaikan berbagai keluhan dan harapan mereka terkait permasalahan yang dihadapi dalam usaha ternak ayam. Rapat ini dipimpin oleh Andi Erwin Prasetya, Ketua DPRD Tanah Bumbu, dan dihadiri oleh peternak dari berbagai kecamatan serta perwakilan instansi terkait, termasuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, DPMPTSP, serta perbankan.
Andi Erwin: Mitra Ternak Harus Memiliki Pangsa Pasar yang Lebih Luas
Dalam rapat tersebut, Andi Erwin Prasetya, anggota DPRD Tanah Bumbu, menekankan pentingnya mitra ternak untuk tidak hanya bergantung pada pasar lokal Tanah Bumbu. “Mitra ini harus punya pangsa pasar yang lebih luas, jangan hanya terpaku pada pasar di Tanah Bumbu,” kata Andi Erwin. Ia juga berharap agar kerja sama antar peternak dan mitra ternak dapat terus ditingkatkan agar lebih bermanfaat bagi para peternak lokal.
PT. Ciomas dan PT. Malindo: Perluasan Area dan Tantangan Pembayaran
Perwakilan dari PT. Ciomas dan PT. Malindo, perusahaan mitra ternak, menjelaskan tantangan yang mereka hadapi dalam usaha peternakan ayam di Tanah Bumbu. Perwakilan dari PT. Ciomas menyebutkan bahwa mereka hanya memiliki 100 ribu ekor populasi ayam di Tanah Bumbu, yang dirasa sangat kecil jika dibandingkan dengan Tanah Laut yang memiliki 2 juta ekor. “Kami masih dalam tahap perluasan area di Tanah Bumbu,” ujar perwakilan PT. Ciomas. Mereka juga memastikan bahwa pembayaran kepada peternak dilakukan dalam jangka waktu yang normal, yakni 10 hingga 18 hari.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian: Harga Daging dan Ayam Potong
H. Hairuddin, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tanah Bumbu, menyampaikan data terkait populasi ayam potong di daerah ini. “Populasi ayam potong di Tanah Bumbu pada tahun 2023 mencapai 1.065.684 ekor dengan produksi daging sebanyak 1.723.819,5 kg, serta ketersediaan ayam boiler mencapai 1.051.529,90 ekor,” jelasnya. Data ini menunjukkan pentingnya sektor peternakan ayam potong sebagai salah satu sumber pangan utama di Tanah Bumbu.
Andi Asdar: Evaluasi Kemitraan dan Perlunya Intervensi Dinas
Andi Asdar, anggota DPRD Tanah Bumbu yang hadir dalam rapat, mengungkapkan kekhawatirannya terkait ketimpangan dalam kemitraan peternak. “Yang kita harapkan adalah keberpihakan kepada masyarakat. Sejauh ini, dari dinas tidak ada campur tangan dalam kemitraan ini,” ujar Andi Asdar. Ia juga menambahkan bahwa seluruh kemitraan di Tanah Bumbu perlu dievaluasi, terutama terkait dengan keuntungan yang hanya dinikmati oleh mitra, seperti keuntungan dari bibit, pakan, dan daging ayam. “Yang jadi persoalan adalah kandang petani lambat sekali dalam panen, bahkan hingga 33 hari. Ketika mencapai 33 hari, ayam sudah stagnan dan tidak berkembang lagi. Dinas harus terlibat untuk menetapkan harga daging atau ayam potong,” lanjutnya. Andi Asdar juga mengingatkan bahwa mitra ternak seharusnya memiliki kantor di Tanah Bumbu untuk lebih mendekatkan diri dengan para peternak.
Andi Erwin: Perlu Ada MoU dengan Mitra Ternak
Andi Erwin Prasetya juga mengungkapkan bahwa kemitraan dengan mitra ternak perlu diatur lebih baik. “Mestinya ada MoU (Memorandum of Understanding) dengan mitra saat akan mendirikan kandang. Ini penting agar ada kejelasan hak dan kewajiban antara peternak dan mitra,” ujar Andi Erwin. Ia menekankan bahwa pengaturan ini sangat penting untuk menghindari ketimpangan dan memastikan kemitraan yang lebih adil bagi peternak lokal.
Harapan Para Peternak: Keberpihakan dan Dukungan Pemerintah
Sarmidi, salah satu peternak ayam potong, juga menyampaikan harapannya agar pemerintah daerah memberikan keberpihakan kepada para peternak lokal. “Kami benar-benar bermohon agar ada bantuan dari pemerintah. Seperti yang diberikan kepada sektor perikanan dan pertanian, kami juga berharap ada peraturan yang mengatur jumlah populasi peternak dan stabilitas harga ayam,” kata Sarmidi.
Peternak lainnya, seperti Sanusi juga berharap agar pemerintah dapat segera turun tangan untuk mengatur populasi peternak ayam dan memberikan bantuan yang diperlukan untuk mempertahankan usaha mereka.
Dukungan dari DPRD Tanah Bumbu
Andi Erwin Prasetya menegaskan bahwa DPRD Tanah Bumbu akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik bagi para peternak. “Kami akan memastikan bahwa masalah ini mendapat perhatian serius dan pemerintah akan terlibat langsung dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi peternak,” ujarnya.
Andrianto Wicaksono, Kepala DPMPTSP Tanah Bumbu
Di akhir rapat, Andrianto Wicaksono, Kepala DPMPTSP Tanah Bumbu, menjelaskan bahwa terdapat dua jenis izin yang penting bagi peternak. “Di tempat kami ada dua izin, yakni Izin Kawasan Peternakan dan NIB (Nomor Induk Berusaha), yang biasanya diperlukan untuk skala UMKM. Ini terkait dengan bantuan yang bisa didapatkan, karena jika ingin mendapatkan bantuan, peternak harus memiliki NIB,” ujarnya.
Rapat gabungan ini memberikan ruang bagi peternak untuk menyampaikan keluhan dan harapan mereka. Dengan adanya dukungan pemerintah dan peran aktif DPRD, diharapkan sektor peternakan ayam potong di Tanah Bumbu dapat berkembang lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Berita ini ditulis oleh Om Anwar dan dipublikasikan melalui KalimantanSmart.INFO.
