Polemik Bantuan 30 Ton Beras UEA Berakhir di Muhammadiyah

Medan – Polemik terkait bantuan kemanusiaan berupa 30 ton beras dari Uni Emirat Arab (UEA) untuk korban banjir di Kota Medan akhirnya menemui kejelasan. Bantuan tersebut dipastikan tidak dikembalikan dan akan tetap disalurkan kepada masyarakat terdampak melalui organisasi kemanusiaan Muhammadiyah.

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menjelaskan bahwa bantuan beras tersebut bukan berasal dari pemerintah UEA, melainkan dari lembaga nonpemerintah atau non-government organization (NGO). Dengan status tersebut, bantuan tidak termasuk kategori bantuan antarnegara atau government to government yang wajib melalui pemerintah pusat.

Menurut Bobby, skema bantuan ini serupa dengan kerja sama kemanusiaan antarlembaga, sebagaimana praktik yang lazim dilakukan oleh organisasi kemanusiaan internasional. Oleh karena itu, penyalurannya tidak dilakukan langsung oleh Pemerintah Kota Medan. Sumber Kompas.com mencatat, bantuan tersebut diserahkan kepada Muhammadiyah karena NGO di Indonesia memiliki jaringan distribusi yang luas dan pengalaman dalam penanganan bencana.

Bantuan beras kemudian akan disalurkan kepada warga terdampak banjir melalui Muhammadiyah Medical Center dan relawan di lapangan. Bobby menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki batasan dalam menerima bantuan luar negeri. Bantuan yang bersifat antarnegara harus melalui mekanisme pemerintah pusat, sementara bantuan dari NGO diperbolehkan selama disalurkan melalui organisasi kemanusiaan di dalam negeri.

Sebelumnya, Wali Kota Medan Rico Waas sempat menyatakan rencana pengembalian bantuan tersebut karena belum adanya kejelasan mengenai prosedur penerimaan bantuan luar negeri. Pernyataan ini sempat memicu kebingungan di masyarakat. Namun, setelah dilakukan klarifikasi mengenai status bantuan yang berasal dari NGO, rencana pengembalian dibatalkan. Bantuan 30 ton beras dari UEA pun dipastikan tetap dimanfaatkan untuk meringankan beban warga yang terdampak banjir di Kota Medan.