Kalimantansmart.INFO, Jakarta – Pemerintah diminta meninjau ulang kebijakan pemangkasan anggaran kementerian yang dinilai berpotensi memukul sektor-sektor penopang perekonomian nasional. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Jose Rizal, mengingatkan bahwa langkah tersebut bisa memperparah perlambatan ekonomi yang sudah terasa.
Dalam pernyataan tertulis yang dikutip dari Liputan6.com, Minggu (11/5/2025), Jose menilai pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah memang bisa memberikan ruang fiskal untuk menekan defisit. Namun, kebijakan itu menurutnya memiliki dampak lanjutan yang serius.
“Belanja pemerintah selama ini menjadi tulang punggung bagi industri perhotelan, makanan, dan sektor pendukung lainnya. Dengan pemotongan ini, mereka bisa kolaps. Kinerja ASN pun saya kira akan menurun,” tegas Jose.
Ia juga menilai kebijakan fiskal saat ini menjadi salah satu penyebab utama melambatnya roda ekonomi. Menurut Jose, seharusnya pemerintah lebih mengedepankan reformasi struktural dibanding memangkas anggaran secara luas.
“Ini anomali. Di satu sisi, kabinet diperbesar, tapi anggaran dipangkas. Saya bukan ekonom, tapi logikanya tidak nyambung,” lanjutnya.
Jose menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada pembenahan birokrasi, efisiensi anggaran, peningkatan transparansi, serta perbaikan tata kelola lembaga untuk mencegah korupsi. Ia juga mendorong restrukturisasi utang sebagai langkah strategis.
Lebih jauh, Jose menyinggung pentingnya peran UMKM dalam menyelamatkan ekonomi nasional di masa krisis. Ia menyayangkan bahwa di masa normal, UMKM kerap diabaikan dan hanya mendapat insentif setengah hati.
“Pemerintah harus memberi insentif nyata agar UMKM bisa naik kelas. Kredit dari lembaga keuangan masih lebih banyak mengalir ke usaha besar. Ini tidak seimbang,” kata Jose.
Dalam kondisi sulit seperti sekarang, ia menyarankan agar sistem jaring pengaman sosial diperkuat, dan pemerintah fokus memberikan ‘kail’, bukan ‘ikan’, dengan memperbanyak program pemberdayaan.
Jose juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta, khususnya dalam peningkatan kualitas SDM. Ia menutup pernyataannya dengan pesan tegas bahwa mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen akan mustahil tercapai bila kebijakan saat ini tetap dipertahankan.
