Kabar Terbaru, Bikin PT (Perseroan Terbatas) Ternyata Nilai PNBP-nya Cuma Ratusan Ribu Saja

Kalau PNBP resmi yang dibayarkan kepada negara hanya ratusan ribu rupiah, masyarakat tentu perlu mengetahui secara jelas komponen biaya yang muncul dalam proses pendirian sebuah PT.

Bagi masyarakat yang sedang merintis maupun mengembangkan usaha, informasi mengenai biaya pendirian badan usaha menjadi hal penting. Legalitas perusahaan memang diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan mendukung perkembangan usaha, tetapi prosesnya juga diharapkan tidak menjadi beban yang membuat masyarakat enggan naik kelas.

Salah satu komponen yang perlu dipahami adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP merupakan penerimaan resmi negara atas pelayanan tertentu dan disetorkan ke kas negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum, tarif PNBP untuk pendaftaran pendirian Perseroan Persekutuan Modal ditetapkan berdasarkan besarnya modal dasar perseroan.

Untuk PT dengan modal dasar paling banyak Rp25 juta, tarif PNBP ditetapkan sebesar Rp300 ribu per permohonan.

Sementara itu, PT dengan modal dasar lebih dari Rp25 juta sampai dengan paling banyak Rp1 miliar dikenakan PNBP sebesar Rp600 ribu per permohonan.

Selanjutnya, untuk modal dasar lebih dari Rp1 miliar sampai dengan paling banyak Rp5 miliar, tarif PNBP sebesar Rp1,5 juta. Sedangkan modal dasar di atas Rp5 miliar dikenakan PNBP sebesar Rp5 juta.

Dengan demikian, apabila seseorang mendirikan PT dengan modal dasar Rp50 juta, PNBP untuk pendaftaran pendiriannya berada pada kelompok modal dasar lebih dari Rp25 juta sampai dengan Rp1 miliar. Besaran PNBP yang dibayarkan kepada negara adalah Rp600 ribu.

Angka tersebut merupakan PNBP, bukan keseluruhan biaya yang mungkin timbul dalam proses pendirian perusahaan. Dalam praktiknya, terdapat komponen lain sesuai dengan proses dan kebutuhan pendirian badan usaha, termasuk jasa profesional serta kebutuhan administratif lainnya.

Karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami mana biaya yang merupakan PNBP dan mana biaya untuk kebutuhan atau jasa lainnya. Transparansi informasi tersebut akan membantu calon pelaku usaha mengetahui secara lebih jelas setiap pengeluaran dalam proses pendirian perusahaan.

Kemudahan Pelayanan Pemerintah Buka Ruang Masyarakat Urus Administrasi Sendiri

Pada saat yang sama, masyarakat juga perlu memanfaatkan kemudahan pelayanan pemerintah yang kini semakin banyak dilakukan secara digital. Berbagai layanan administrasi terus dikembangkan agar lebih mudah diakses dan memberikan informasi yang semakin terbuka.

Artinya, masyarakat memiliki ruang untuk memahami sekaligus menyiapkan sendiri bagian-bagian administrasi yang memang dapat dilakukan secara mandiri. Dengan memahami persyaratan dan tahapan sejak awal, pelaku usaha dapat lebih siap dalam mengurus legalitas usahanya.

Dalam pendirian PT, penggunaan jasa notaris tetap dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, untuk persyaratan atau persiapan administrasi yang memang dapat dilakukan sendiri, masyarakat dapat memanfaatkannya tanpa harus menganggap seluruh proses sebagai sesuatu yang sulit.

Pendekatan tersebut bukan untuk mengurangi peran pihak profesional, melainkan mendorong masyarakat agar semakin memahami proses legalitas usahanya. Dengan informasi yang terbuka, masyarakat dapat menentukan sendiri bagian mana yang perlu dibantu dan bagian mana yang dapat dipersiapkan secara mandiri.

Upaya memberikan kemudahan tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong kemudahan berusaha dan memperkuat UMKM. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menekankan pentingnya penyederhanaan proses perizinan dan sertifikasi agar pelaku UMKM lebih mudah menjalankan serta mengembangkan usahanya.

Dengan semakin mudahnya layanan pemerintah, masyarakat tidak semestinya lagi melihat pengurusan legalitas usaha sebagai sesuatu yang selalu rumit. Informasi resmi sudah semakin mudah diperoleh, sementara sejumlah layanan administrasi telah tersedia secara digital.

Pada akhirnya, yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya kemudahan dalam mendirikan perusahaan, tetapi juga informasi biaya yang transparan. Ketika masyarakat mengetahui PNBP yang sebenarnya dibayarkan kepada negara serta memahami komponen biaya lainnya, mereka dapat mengambil keputusan dengan lebih tenang dan terukur.

Bagi pelaku usaha kecil dan menengah, pemahaman seperti ini menjadi penting. Sebab, ketika legalitas usaha semakin mudah diakses dan proses administrasinya semakin terbuka, mendirikan perusahaan semestinya bukan lagi sesuatu yang dianggap sulit, melainkan salah satu langkah untuk membuat usaha semakin tertata dan berkembang.