Jakarta, kalimantansmart.info – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali mengkritik tajam peran keluarga Presiden Joko Widodo dalam dinamika politik Indonesia. Dalam orasinya di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis, 22 Agustus 2024, Said Didu menyoroti bagaimana dua kali Indonesia mengalami kegaduhan politik akibat kepentingan “Keluarga Solo”—sebuah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada keluarga Presiden Jokowi.
Menurut Said Didu, perubahan aturan mengenai syarat minimal usia calon presiden dan wakil presiden, yang memungkinkan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden, serta revisi Undang-Undang Pilkada yang membuka peluang bagi Kaesang Pangarep untuk maju sebagai kepala daerah, telah mengundang perdebatan sengit di masyarakat.
“Kita sudah dua kali ribut di gedung ini hanya mengurus anak dari satu keluarga dari Solo,” tegas Said Didu dalam orasinya. “Pertama, soal umur calon wakil presiden, anak presiden Jokowi. Hari ini kita permasalahkan anak ketiga beliau,” lanjutnya.
Said Didu juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap kemungkinan adanya pergolakan di masa depan jika cucu Jokowi nantinya juga diberi jalan untuk menduduki posisi penting di pemerintahan.
Pernyataan Said Didu ini mengingatkan kita pada situasi di masa Orde Baru, di mana konstitusi sering kali diatur untuk kepentingan segelintir elit politik. “Sekarang, konstitusi digunakan oleh satu keluarga dari Solo untuk kepentingan keluarganya,” imbuhnya.
Aksi yang dipimpin oleh Said Didu ini adalah bagian dari gelombang protes yang lebih besar di seluruh Indonesia, menuntut agar konstitusi dikembalikan kepada rakyat dan menolak intervensi kekuasaan yang dianggap berlebihan dari keluarga presiden.
Berita selengkapnya dapat diakses melalui Kompas.com.
Ditulis oleh Om Anwar – kalimantansmart.info
