Tanah Bumbu – Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu menggelar acara bertajuk Aksi Perubahan Katalisator Tanah Bumbu. Acara ini dipandu oleh Mahyuni, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, yang dibantu oleh Yuli Noor, Penyuluh Sosial. Kegiatan berlangsung di Pendopo Serambi Madinah, kantor Bupati Tanah Bumbu, dengan dihadiri para kepala desa, perwakilan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), serta pihak terkait dari berbagai sektor, Jumat (6/12).
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu, Liana Hamita, menegaskan pentingnya peran serta lintas sektor untuk mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas.
“Bapak Ibu yang saya hormati, penyandang disabilitas bukan hanya tanggung jawab individu atau keluarga, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat dan pemerintah. Mereka memiliki potensi yang luar biasa jika diberi kesempatan untuk berkembang,” ujar Liana Hamita.
Beliau juga menyoroti pentingnya validasi data penyandang disabilitas agar bantuan sosial tepat sasaran. “Kami berharap seluruh desa dapat berkolaborasi dengan Dinas Sosial untuk memperbarui dan memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang valid,” tambahnya.
Langkah Ke Depan
Liana Hamita mengungkapkan bahwa ke depan, pembinaan akan difokuskan pada pemberdayaan ekonomi dan aksesibilitas penyandang disabilitas. Hal ini mencakup pelatihan keterampilan, pemberian bantuan usaha ekonomi produktif, serta pengembangan fasilitas yang ramah disabilitas di desa-desa.
Acara ini diharapkan menjadi katalisator perubahan positif, menjadikan Tanah Bumbu sebagai kabupaten yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. “Semoga langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh pihak untuk bersama-sama membangun Tanah Bumbu yang lebih inklusif,” tutupnya.
Program Bantuan Sosial
Sementara itu, Maulidah, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Tanah Bumbu, menyampaikan beberapa program bantuan yang disediakan untuk penyandang disabilitas, lansia terlantar, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam acara koordinasi dengan para Kepala Desa dan petugas sosial masyarakat.
Maulidah mengungkapkan, Bantuan SPM (Standar Pelayanan Minimal) merupakan salah satu bantuan utama yang diberikan untuk penyandang disabilitas dan lansia terlantar. Bantuan ini memerlukan persyaratan berupa musyawarah desa serta verifikasi oleh kepala desa dan aparat desa. Selain itu, penerima bantuan harus tercatat dalam data TKS (Tata Kelola Sosial) dan memiliki status sebagai keluarga miskin. Untuk tahun 2025, sebanyak 113 penerima bantuan sudah dianggarkan dan terinput dalam SMPD (Sistem Manajemen Pelayanan Data).
Selain itu, terdapat Bantuan Permakanan yang ditujukan untuk lansia dan disabilitas miskin. Bantuan ini disesuaikan dengan kebutuhan pemenuhan gizi bagi penerima yang kurang mampu, dengan persyaratan yang hampir serupa dengan SPM, namun lebih dikhususkan bagi mereka yang miskin, bukan yang terlantar.
Fasilitasi Panti Perlindungan Sosial
Maulidah juga menyampaikan pentingnya Fasilitasi Panti Perlindungan Sosial untuk ODGJ dan lansia terlantar. Bantuan ini mencakup penempatan di panti sosial yang ada di Banjarmasin. “Tugas kami bukan hanya memberikan bantuan sosial, tetapi juga memfasilitasi panti bagi mereka yang membutuhkan perawatan lebih lanjut,” jelas Maulidah.
Dengan program-program ini, Dinas Sosial Tanah Bumbu berharap dapat memberikan solusi nyata bagi penyandang disabilitas, lansia terlantar, dan ODGJ, serta meningkatkan kualitas hidup mereka di Tanah Bumbu.
Komitmen Lintas Sektor
Acara ini diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama yang diawali oleh para kepala desa. Komitmen ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan program kolaboratif yang berkelanjutan bagi penyandang disabilitas di seluruh desa di Tanah Bumbu.
Narasi berita ditulis oleh Om Anwar dan dipublikasikan melalui KalimantanSmart.Info.
