TANAH BUMBU, KALSMART.info – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menggelar rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 pada hari Selasa, 22 Juli 2025, pukul 13.00 WITA, bertempat di Ruang Rapat Utama Lantai 1, Sekretariat DPRD Tanah Bumbu.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua BAPEMPERDA, Mahruri, didampingi oleh anggota DPRD, Andi Erwin Prasetya. Turut hadir Kepala Bappeda Litbang, Andi Anwar Sadat, Kepala Bapenda, Deny Heryanto, jajaran SKPD, serta tenaga ahli DPRD Tanah Bumbu.
Dalam rapat ini, anggota DPRD memberikan sejumlah masukan dan pandangan konstruktif sebagai bahan penyempurnaan dokumen RPJMD. Fokus pembahasan mencakup penguatan pendapatan asli daerah (PAD), konsistensi perencanaan dan penganggaran, serta keberlanjutan program pembangunan sumber daya manusia.
Andi Erwin Prasetya menyampaikan pentingnya memperkuat PAD sebagai salah satu upaya menjaga ketahanan fiskal daerah. Ia menekankan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH), perlu mulai dikurangi secara bertahap dengan cara mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
Menurutnya, sejumlah sektor seperti pajak daerah, retribusi, pemanfaatan aset daerah, serta kontribusi dari perusahaan yang menggunakan infrastruktur daerah, masih memiliki ruang untuk ditingkatkan.
Andi juga menyampaikan perlunya peninjauan ulang terhadap perjanjian-perjanjian lama terkait penggunaan jalan daerah, seperti jalan TMA yang dapat dikelola melalui badan usaha milik daerah agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Selain itu, ia juga menyoroti potensi dari sektor reklame, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta kontribusi sektor perkebunan dan pertambangan, yang menurutnya perlu dikelola secara optimal dan adil melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan provinsi.
Sementara itu, anggota BAPEMPERDA lainnya, I Wayan Sudharma, menyampaikan pandangan mengenai pentingnya konsistensi antara visi pembangunan dan kebijakan anggaran. Ia menyampaikan bahwa arah visi RPJMD Tanah Bumbu sudah sejalan dengan RPJMN, yaitu mengedepankan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.
Namun demikian, ia memberikan catatan agar kebijakan anggaran juga mencerminkan komitmen terhadap pembangunan sumber daya manusia. Salah satu yang disorot adalah pentingnya menjaga proporsi anggaran pendidikan agar program seperti beasiswa dan peningkatan angka partisipasi pendidikan dapat berjalan dengan maksimal.
I Wayan menyampaikan harapan agar program-program strategis yang tertuang dalam dokumen RPJMD benar-benar dapat direalisasikan secara konsisten, baik dari sisi perencanaan maupun penganggaran.
Sementara itu, anggota DPRD Tanah Bumbu, Gusti Erwin Arifin, menyoroti persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat, khususnya terkait akses air bersih dan penanggulangan kemiskinan. Ia menekankan pentingnya perhatian serius pemerintah daerah terhadap kebutuhan dasar tersebut.
Gusti Erwin mengusulkan agar pemerintah daerah segera mengupayakan solusi distribusi air bersih ke tiga desa di wilayah perkotaan Kecamatan Satui yang hingga kini belum terjangkau layanan PDAM. Salah satu usulan konkret yang ia sampaikan adalah penggunaan armada tangki air dengan dukungan booster agar air bersih dapat didistribusikan lebih cepat dan merata.
“Distribusi air bersih sangat penting bagi warga, khususnya di desa-desa yang belum terjangkau jaringan PDAM. Booster atau tangki air bertekanan bisa menjadi solusi cepat untuk membantu masyarakat mendapatkan air bersih,” ujarnya.
Gusti Erwin juga menyoroti tingkat kemiskinan yang masih berada di atas rata-rata Kalimantan Selatan, meskipun data BPS 2024 menunjukkan adanya penurunan di Kabupaten Tanah Bumbu.
“Angka kemiskinan kita memang menurun, namun jika dibandingkan dengan kabupaten lain seperti Banjar yang hanya 2,1 persen, kita masih perlu kerja ekstra. Perlu ada program inovatif dan terukur untuk mengatasi ini, terutama di Kecamatan Simpang Empat dan Satui yang termasuk wilayah padat penduduk dan memiliki tantangan tersendiri,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, anggota DPRD Bobby Rahman menekankan perlunya keberanian dalam membuka sumber-sumber pendapatan baru. Ia menyoroti bahwa PAD saat ini sebesar Rp367 miliar masih sangat bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH), sehingga rentan terhadap fluktuasi harga komoditas, seperti batu bara. Ia juga meminta agar potensi pajak kendaraan bermotor dari kendaraan berpelat luar daerah yang beroperasi di Tanah Bumbu dapat lebih dioptimalkan.
Anggota DPRD Andi Harianto juga menyampaikan pandangannya terkait ketenagakerjaan dan pembangunan SDM. Ia mengapresiasi peningkatan jumlah lulusan pendidikan tinggi, namun menyoroti pentingnya kesesuaian antara kualifikasi pendidikan dan kebutuhan pasar kerja lokal.
“Bagaimana RPJMD ini bisa memastikan peningkatan kualitas pendidikan juga diiringi dengan relevansi terhadap pasar kerja lokal? Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi, dan sering kali lowongan kerja menuntut pengalaman minimal lima tahun. Lalu bagaimana nasib para fresh graduate yang baru selesai kuliah? Apakah ada rencana peningkatan pelatihan berbasis kompetensi dan kemitraan yang lebih kuat dengan perusahaan?” ujarnya.
Ia menekankan perlunya program yang mendorong pengembangan keahlian berbasis kebutuhan sektor industri lokal agar lulusan-lulusan baru dapat terserap dan tidak menjadi pengangguran terdidik.
Rapat berlangsung secara interaktif dan penuh semangat kolaboratif. Berbagai masukan dari DPRD diharapkan dapat menjadi landasan penting bagi penyempurnaan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025–2029, sehingga dokumen tersebut mampu menjadi pedoman pembangunan yang kuat dan adaptif dalam lima tahun mendatang.
