Batulicin, KalimantanSmart.info – Anggota DPRD Tanah Bumbu, Said Ismail, yang turut hadir dalam rapat Komisi I DPRD dengan BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit Husada, rabu (12/02/2025), mengkritik keras sistem pelayanan BPJS yang dinilai kaku dan menyulitkan masyarakat, terutama dalam kondisi darurat.
Dalam rapat tersebut, Said Ismail menyoroti kasus di mana peserta BPJS yang mengalami kondisi darurat justru tidak bisa langsung menggunakan fasilitas yang seharusnya mereka dapatkan.
“BPJS ini tiap bulan dipotong dari gaji masyarakat, tapi saat mereka butuh dalam keadaan darurat, malah dipersulit. Harus ada sistem yang lebih fleksibel agar masyarakat tidak jadi korban aturan yang kaku,” tegas Said Ismail dalam forum.
Ia mempertanyakan kenapa pasien yang masuk ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit tetap harus melalui prosedur administratif yang berbelit, sehingga berpotensi menghambat penanganan medis.
“Kalau sudah masuk IGD dan dokter menyatakan ini gawat darurat, kenapa BPJS masih saja sulit digunakan? Harus ada solusi konkret. Jangan sampai masyarakat bertanya-tanya buat apa bayar iuran tiap bulan kalau pas butuh malah nggak bisa dipakai,” tambahnya.
Selain itu, Said Ismail juga menyinggung permasalahan pelayanan BPJS bagi peserta yang berada di luar daerah, seperti di Banjarmasin, Surabaya, atau Jakarta.
“Mereka yang sakit atau melahirkan di luar daerah, apakah tetap bisa menggunakan BPJS? Ini harus dijelaskan dengan gamblang karena banyak masyarakat yang bingung dan akhirnya harus bayar sendiri meskipun mereka peserta BPJS,” ujarnya.
Lebih lanjut, Said Ismail menekankan pentingnya solusi nyata dalam menangani persoalan ini. Ia menyarankan agar BPJS Kesehatan menempatkan petugas khusus di rumah sakit untuk memberikan sosialisasi dan pendampingan bagi pasien yang kesulitan mengakses layanan.
“Permasalahan ini menjadi permasalahan berulang. Kita harus mencari jalan keluar yang jelas, seperti di Jawa dan daerah lainnya yang sudah lebih baik dalam sistem ini. Oleh karena itu, taruh orang bapak di sana biar bisa menjelaskan kepada masyarakat langsung. Jangan sampai mereka kebingungan karena kurangnya informasi,” tandasnya.
Rapat ini menjadi ajang bagi DPRD untuk menekan BPJS Kesehatan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Said Ismail menegaskan bahwa kebijakan BPJS seharusnya mengutamakan pelayanan, bukan sekadar aturan administratif yang merugikan peserta.
KalimantanSmart.INFO – Om Anwar
