Pada Kamis, 24 Oktober 2024, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tanah Bumbu yang dipimpin oleh Deny Heriyanto, bersama Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Henry Kesumajaya, menghadiri Rekonsiliasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor mineral dan batubara (Minerba) di Bandung, Jawa Barat. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari 36 provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Kalimantan Selatan, dengan fokus pada evaluasi penerimaan pendapatan sektor pertambangan untuk tahun 2024.
Proyeksi dan Realisasi PNBP Minerba Tanah Bumbu:
Dalam rekonsiliasi tersebut, proyeksi pendapatan dari sektor Minerba untuk Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2024 mencapai Rp1,778 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasi penerimaan yang telah disalurkan ke kas daerah sebesar Rp1,422 triliun, meninggalkan potensi penerimaan sebesar Rp355,6 miliar yang diharapkan akan dicairkan sebelum akhir tahun 2024. Dana tersebut sangat penting untuk mendukung berbagai program pembangunan strategis daerah.
Target APBD dan Potensi Surplus:
Tahun 2024, Kabupaten Tanah Bumbu telah menyepakati perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp5,194 triliun. Berdasarkan proyeksi hasil rekonsiliasi PNBP dan sumber pendapatan lainnya, pemerintah daerah optimis bahwa pendapatan aktual bisa mencapai Rp5,237 triliun. Artinya, terdapat potensi surplus sebesar Rp42,56 miliar. Surplus ini menunjukkan pengelolaan fiskal yang baik dari pemerintah daerah, terutama dalam menggali pendapatan dari sektor-sektor strategis, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dari pusat, dan pendapatan lain yang sah.
Tambahan Pendapatan dari Sektor Pertambangan:
Selain penerimaan PNBP, Kabupaten Tanah Bumbu juga berpotensi mendapatkan tambahan pendapatan dari dividen perusahaan-perusahaan tambang besar. Perusahaan ini berkontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah melalui sektor pertambangan, yang merupakan salah satu sumber pendapatan utama Tanah Bumbu.
Percepatan Realisasi Dana PNBP:
Dalam pertemuan tersebut, Deny Heriyanto menyampaikan usulan kepada Biro Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar percepatan realisasi transfer dana PNBP Minerba dapat dilakukan pada minggu pertama November 2024. “Kami berharap percepatan penyaluran sisa dana PNBP ini bisa direalisasikan secepat mungkin, sehingga pemerintah daerah dapat menyelesaikan semua program yang sudah direncanakan untuk tahun 2024. Ini sangat penting bagi pembangunan daerah, terutama dalam mendukung program prioritas Bupati,” ujar Deny Heriyanto. Dengan pencairan yang cepat, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas untuk menyelesaikan program-program prioritas sebelum akhir tahun anggaran.
Dukungan Terhadap Program Pembangunan Daerah:
Pendapatan dari sektor Minerba ini menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan berbagai program pembangunan yang menjadi visi dan misi Bupati Tanah Bumbu, dalam menyelesaikan masa jabatannya pada tahun 2025. Program prioritas seperti pembangunan infrastruktur fisik – yang mencakup jalan, jembatan, irigasi, dan pengembangan sektor pertanian – serta program non-fisik seperti “Satu Desa Semua Masjid” (SDSM), layanan pendidikan, dan layanan kesehatan bagi masyarakat, sangat bergantung pada keberhasilan pengelolaan anggaran.
Dengan dana yang tersedia, pemerintah optimis bahwa semua program yang belum terealisasi di masyarakat dapat diselesaikan tepat waktu. Proses ini juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Tanah Bumbu.
Implikasi Ekonomi dari PNBP Minerba:
Secara ekonomi, PNBP Minerba merupakan salah satu sumber pendapatan utama yang menopang struktur fiskal daerah yang kaya akan sumber daya alam. Dengan pengelolaan yang baik, PNBP mampu memberikan kontribusi signifikan bagi anggaran pemerintah daerah. PNBP mencakup pembayaran dari royalti, iuran tetap, dan kewajiban-kewajiban lainnya dari pelaku usaha pertambangan yang beroperasi di Tanah Bumbu. Potensi besar dari sektor ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran secara optimal, baik untuk investasi di sektor infrastruktur maupun untuk program-program kesejahteraan sosial.
Selain itu, surplus anggaran yang diproyeksikan sebesar Rp42,56 miliar mencerminkan efisiensi pengelolaan pendapatan dan penyerapan anggaran. Surplus ini bisa digunakan untuk mendukung program-program pembangunan tambahan yang belum dianggarkan, serta memperkuat fondasi keuangan daerah untuk menghadapi tantangan di masa mendatang.
Optimisme di Tengah Tantangan:
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan optimisme dalam menghadapi tantangan pengelolaan anggaran dan pendapatan. “Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta pengelolaan fiskal yang tepat, kami yakin target pembangunan Tanah Bumbu bisa tercapai,” ujar Deny Heriyanto. Dengan dukungan dari sektor pertambangan dan pengelolaan PNBP yang tepat, pemerintah mampu memaksimalkan potensi penerimaan daerah. Kombinasi antara pendapatan dari PNBP, dividen perusahaan tambang besar, serta pengelolaan fiskal yang baik, membuat Kabupaten Tanah Bumbu berada di jalur yang tepat untuk mencapai target pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Dengan percepatan realisasi dana dan komitmen untuk menyelesaikan program-program prioritas, Kabupaten Tanah Bumbu berpeluang besar untuk mewujudkan swasembada dalam berbagai sektor dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sebelum masa jabatan Bupati berakhir pada tahun 2025.
Berita ini ditulis oleh Om Anwar dan dipublikasikan melalui KalimantanSmart.Info.
