Pemkab Tanah Bumbu raih penghargaan TPAKD terbaik wilayah Kalimantan

Jakarta – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Dalam ajang Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2025, Pemkab Tanah Bumbu berhasil meraih Penghargaan TPAKD Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota Wilayah Kalimantan.

Penghargaan tersebut diberikan atas komitmen kuat pemerintah daerah dalam memperluas inklusi keuangan, terutama dalam memberikan akses pembiayaan yang lebih merata bagi pelaku UMKM dan masyarakat pedesaan.

Pada kesempatan itu, Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif menerima langsung penghargaan tersebut di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Dalam sambutannya, Bupati Andi Rudi Latif menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas penghargaan yang diberikan kepada Tanah Bumbu.
“Pemerintah daerah akan terus berkomitmen menghadirkan akses keuangan yang merata, terutama bagi pelaku UMKM dan masyarakat desa,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa percepatan akses keuangan merupakan bagian dari visi BerAKSI menuju Tanah Bumbu yang maju, makmur, dan beradab. Menurutnya, inklusi keuangan tidak hanya sebatas layanan perbankan, tetapi juga mencakup peningkatan literasi keuangan, pembiayaan produktif, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

“Kita ingin memastikan masyarakat Tanah Bumbu bisa lebih mudah mengakses layanan keuangan, menabung, hingga memperoleh modal usaha. Dengan begitu, ekonomi daerah bisa tumbuh lebih kuat dan berkeadilan,” tambahnya.

Keberhasilan Tanah Bumbu dalam memperluas akses keuangan, lanjut Bupati, tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk perbankan, lembaga keuangan mikro, dan pelaku UMKM lokal.

Rakornas TPAKD 2025 dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, didampingi Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, serta Kepala Eksekutif Pengawas OJK Friderica Widyasari Dewi.

Dalam sambutannya, Airlangga menekankan pentingnya inklusi keuangan sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. “Inklusi keuangan adalah indikator kunci bagi stabilitas ekonomi makro. Pemerintah pusat dan daerah harus terus bersinergi dalam memperluas akses pembiayaan hingga ke pelosok,” ujarnya.

Sementara itu, Mahendra Siregar menegaskan bahwa OJK akan terus memperkuat peran TPAKD di seluruh Indonesia agar mampu menjadi motor pemerataan ekonomi dan mendorong pembiayaan bagi sektor UMKM.

Dengan capaian ini, Tanah Bumbu semakin mengukuhkan diri sebagai salah satu daerah di Kalimantan yang progresif dalam mewujudkan pemerataan ekonomi berbasis inklusi keuangan.