BANJARBARU, KALSMART.info – Suasana ruang pertemuan Inspektorat Kota Banjarbaru pagi itu cukup akrab namun serius. Komisi I DPRD Kabupaten Tanah Bumbu datang melakukan kunjungan kerja, Jumat (25/7/2025), khusus membahas soal pengawasan penggunaan anggaran di tiap SKPD.
Rombongan dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu, Syabani Rasul. Turut mendampingi Ketua Komisi I Boby Rahman, serta anggota seperti Makhruri, Hj. Sarniah, Nur Khalifah, Sayono, Irin, Andi Rustianto, dan Dodi Trinur Rizky.
Kedatangan mereka disambut Sekretaris Inspektorat Kota Banjarbaru Agus Fahlupi, bersama jajaran seperti Irban I Diah Mayasaibu, Plt Irban II Indah Wahyuni Damayanti, Kasubbag Umpeg Maddi Eliyana, serta auditor Ihsan Amin, Nita Yuliawati, dan Anton Septiadi.
Dalam pemaparannya, Diah menyampaikan bahwa pengawasan dilakukan secara rutin, terutama untuk memastikan realisasi anggaran sesuai dengan aturan dan sasaran kinerja. “Monitoring kami lakukan per triwulan. Tapi setiap kepala SKPD juga wajib evaluasi bulanan. Jangan sampai tunggu temuan dulu baru sibuk evaluasi,” kata Diah.
Andi Rustianto langsung menimpali. Ia menanyakan kapan waktu yang paling ideal untuk mengevaluasi penyerapan anggaran. Ia juga mengkritisi tren SKPD yang langsung berkonsultasi dengan APH dalam kegiatan e-katalog. “Apa ini dibenarkan? Bukankah seharusnya lintas sektor dulu?” ujarnya dengan nada serius.
Pertanyaan itu disusul tanggapan dari Syabani Rasul. Ia menyampaikan keresahan ketika ada temuan penyalahgunaan anggaran yang langsung masuk ke ranah APH. “Kalau begitu, fungsi pengawasan internal dari Inspektorat ke mana? Kan harusnya SKPD diberi ruang untuk perbaikan dulu,” katanya.
Boby Rahman pun menyoroti metode kerja auditor. Ia menanyakan apakah seluruh SKPD diperiksa atau hanya berdasarkan sampling. “Kalau audit sedang jalan, lalu tiba-tiba APH masuk, apakah Inspektorat tetap dampingi atau justru lepas tangan?” tanya Boby.
Pihak Inspektorat menjelaskan bahwa mereka tetap menjalankan tugas sesuai kapasitas, meski PAD Kota Banjarbaru terbilang kecil. “Kami tetap upayakan agar setiap pemeriksaan ketaatan dan audit kinerja bisa berjalan sesuai arahan pemerintah pusat. Yang penting pengelolaan keuangan bisa akuntabel dan mendukung tujuan pembangunan daerah,” ujar Agus Fahlupi.
Kunjungan diakhiri dengan saling bertukar pengalaman dan masukan. Rombongan DPRD Tanbu mengaku banyak mendapat gambaran teknis soal audit internal dan berharap bisa diterapkan juga di daerah.
