Kalsel masuk 1 dari 4 provinsi yang ditetapkan Presiden untuk percepatan swasembada nasional

JAKARTA, KALSMART.info – Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 19 Tahun 2025 membentuk Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional yang bertujuan untuk menyinkronkan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan program pembangunan kawasan tersebut.

Mengutip pemberitaan Tempo, Keppres ini menetapkan empat provinsi sebagai wilayah prioritas percepatan swasembada nasional, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua Selatan. Langkah ini menandai fokus baru pemerintah dalam memperkuat kemandirian pangan, energi, dan air melalui pendekatan lintas sektor dan daerah.

Langkah ini bertujuan memperkuat koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah, sekaligus menjadikan swasembada sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Melalui percakapan singkat pada Rabu, 15 Oktober 2025, anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional Haji Sudiannoor, atau akrab disapa Haji Dian, mantan Bupati Tanah Bumbu, membenarkan langkah pemerintah pusat tersebut.

“Provinsi kita, Kalimantan Selatan, memang menjadi salah satu dari empat daerah yang ditetapkan Presiden dalam program percepatan swasembada pangan, energi, dan air nasional,” kata Haji Dian.

Ia menegaskan bahwa program ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi juga membutuhkan kesiapan seluruh kabupaten di Kalimantan Selatan untuk bergerak bersama.

“Ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang padi, tetapi juga jagung, ubi kayu (singkong), ubi jalar, sagu, kedelai, kacang hijau, ikan, ayam dan itik lokal, rumput laut, serta berbagai sayur dan buah lokal yang menjadi kekuatan daerah. Karena itu, kata kuncinya adalah persiapkan diri. Daerah harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar bisa mengambil peran nyata dalam program ini,” tegas Haji Dian.

Pernyataan Haji Dian menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam memanfaatkan peluang besar yang diberikan Presiden untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air nasional.