Jakarta – Di tengah arus perubahan besar dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa, Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan keseriusannya untuk selalu berada di garis depan integritas dan transparansi. Kali ini, mereka turut serta dalam Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2024, sebuah forum prestisius yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) pada tanggal 18-19 September 2024 di Hotel Grand Paragon, Jakarta.
Peserta dari Tanah Bumbu yang turut dihadiri langsung oleh Yulian Herawati, Inspektur Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, terdiri dari 8 perwakilan Inspektorat Tanah Bumbu dan 2 perwakilan dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Tanah Bumbu. Acara ini menjadi ajang strategis bagi peserta dari seluruh Indonesia untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta profesionalisme dalam pengadaan barang/jasa berbasis digital.
Momen Penting di Balik Temu Nasional
Mengusung tema “Penguatan Integritas dan Akuntabilitas Pelaksana PBJ melalui Perlindungan Hukum dan Peningkatan Peran APIP dalam Sistem Pengadaan Berbasis Digital,” Temu Nasional ini menyuguhkan rangkaian kegiatan yang tidak hanya teoritis tetapi juga kaya dengan praktik nyata. Kegiatan dibuka dengan sambutan dari tokoh-tokoh penting, mulai dari perwakilan Kementerian Keuangan hingga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang menekankan pentingnya transformasi digital dalam pengadaan untuk menghindari potensi penyimpangan dan meningkatkan efisiensi.
Seluruh rangkaian acara ini berfokus pada upaya penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memastikan proses pengadaan barang/jasa berjalan dengan penuh integritas dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini semakin penting di era digital yang menuntut setiap instansi pemerintah untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
Rangkaian Kegiatan Eksklusif
-
Pembekalan untuk APIP Sesi ini dirancang untuk memperkuat kemampuan para pengawas internal pemerintah dalam mengantisipasi segala bentuk penyimpangan dalam proses pengadaan. Peserta diberikan materi tentang strategi mitigasi risiko hukum serta pendekatan baru dalam e-katalog konstruksi yang memungkinkan proses pengadaan berjalan lebih efisien, transparan, dan bebas dari intervensi pihak ketiga.
-
Diskusi Panel
Pada sesi diskusi panel, para peserta terlibat dalam percakapan mendalam tentang tantangan pengadaan berbasis digital. Berbagai topik penting seperti transparansi e-katalog, perubahan regulasi, hingga perlindungan hukum bagi pelaksana PBJ menjadi fokus utama. Pembahasan ini tidak hanya teoritis, namun juga diwarnai dengan pengalaman nyata dari berbagai daerah yang sudah lebih dahulu menerapkan sistem pengadaan berbasis digital. -
Bimbingan Teknis (Bimtek)
Bimtek ini memberikan pemahaman teknis mendalam tentang tata kelola pengadaan yang berbasis digital. Peserta diberi penjelasan tentang perubahan regulasi terbaru serta tata cara penggunaan sistem e-katalog yang memungkinkan proses pengadaan lebih cepat dan akuntabel. Dalam sesi ini, para delegasi diajak langsung untuk mencoba simulasi platform digital dalam pengadaan barang dan jasa, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. -
Workshop dan Best Practices Workshop eksklusif ini menjadi ajang berbagi praktik terbaik (best practices) antara para pelaksana PBJ dari berbagai daerah. Salah satu highlight dalam workshop adalah sesi simulasi proses bisnis digital yang menggarisbawahi pentingnya efisiensi dan penghematan waktu dalam pengadaan. Banyak daerah yang berbagi pengalaman sukses mereka dalam mengadopsi teknologi digital, yang diharapkan bisa menginspirasi peserta lain untuk menerapkannya di daerah masing-masing.
Relevansi bagi Tanah Bumbu
Kehadiran Inspektorat Tanah Bumbu di acara ini menjadi bukti nyata komitmen daerah dalam memperkuat tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel. Yulian Herawati, yang memimpin delegasi Tanah Bumbu, menyatakan bahwa kesempatan ini sangat krusial bagi daerah untuk memperkaya kompetensi di bidang pengadaan berbasis digital. “Kami sangat bersemangat dengan partisipasi dalam forum ini. Inspektorat Tanah Bumbu berupaya agar seluruh proses pengadaan barang/jasa di Tanah Bumbu sesuai dengan standar tertinggi dalam integritas dan akuntabilitas, terutama dalam menghadapi tantangan di era digital,” ujar Yulian Herawati dengan optimisme.
Temu Nasional ini diikuti lebih dari 80 peserta dari berbagai daerah di Indonesia, yang terdiri dari perwakilan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, hingga pelaku usaha pengadaan. Diskusi intensif yang berlangsung tidak hanya memperkaya wawasan tetapi juga memberikan solusi konkret terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan PBJ.
Saat berita ini dirilis, acara pembukaan Temu Nasional Pengadaan 2024 masih berlangsung. Para peserta dari berbagai instansi terlihat antusias mengikuti rangkaian acara yang penuh dengan materi substansial dan relevan, mengingat pentingnya penguatan peran APIP dalam mendorong tata kelola pengadaan yang bersih dan transparan.
Laporan Om Anwar, langsung dari Jakarta, untuk Kalimantansmart.info.
