Tanah Bumbu – Pada tanggal 15 Oktober 2024, DPRD Tanah Bumbu melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menggelar rapat penting yang membahas usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2025. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Bapemperda DPRD Tanah Bumbu, Harmanudin SE, yang membuka jalannya rapat dengan melakukan absensi terhadap kehadiran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengusul.
Beberapa SKPD yang hadir antara lain Bagian Ekonomi, DPMPTSP, BPKAD, Bappeda Litbang, Dinas Sosial, PUPR, DLH, dan DPMD. Setiap SKPD diberi kesempatan untuk memaparkan alasan yang mendasari pengajuan Raperda mereka.
Setelah mendengarkan penjelasan dari tiap SKPD, rapat dilanjutkan dengan saran dan masukan dari Anggota DPRD, Bagian Hukum, dan Staf Ahli DPRD. Dari 13 usulan Raperda yang diajukan, 12 berhasil disetujui, antara lain:
- Penyertaan modal kepada PT Batulicin Jaya Utama (Perseroda).
- Dukungan pembangunan Bendungan Kusan.
- Dukungan pembiayaan pembangunan Jembatan Pulau Laut (2025-2029).
- Riset dan inovasi daerah.
- Pembentukan Kecamatan Pangeran dan Kecamatan Satui Bersujud.
- Bangunan gedung.
- Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Pembentukan desa di beberapa kecamatan.
- Perubahan atas Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024.
- Perubahan APBD tahun anggaran 2025.
- APBD tahun anggaran 2026.
Namun, usulan Raperda tentang Penanganan dan Perlindungan Anak Yatim, Piatu, dan Yatim Piatu yang diajukan oleh Dinas Sosial harus ditunda untuk pembahasan lebih lanjut.
Dengan disetujuinya 12 Raperda ini, DPRD Tanah Bumbu berharap dapat memperkuat fondasi hukum untuk mendukung program pembangunan daerah secara lebih efektif dan berkelanjutan di tahun 2025.
