
BATULICIN, KALSMART.info – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung Rabu (30/7/2025) siang di ruang sidang utama DPRD dan dipimpin oleh Wakil Ketua I, H. Hasanuddin.
Rapat dimulai sekitar pukul 11.30 Wita dan dihadiri unsur Forkopimda atau yang mewakili, pimpinan instansi vertikal, kepala SKPD, serta sejumlah tokoh masyarakat dan insan pers. Beberapa anggota dewan hadir secara langsung, sementara sebagian lainnya tercatat izin atau tengah melaksanakan tugas luar.
Dalam pengantarnya, H. Hasanuddin menyampaikan bahwa rapat ini merupakan agenda ke-23 tahun sidang 2025 dalam masa persidangan ketiga. Setelah menyatakan rapat terbuka dan sah, ia mempersilakan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Putu Wisnu Wardana, untuk menyampaikan sambutan Bupati Tanah Bumbu.

Mewakili Bupati Andi Rudi Latif, Plh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Tanah Bumbu, M. Putu Wisnu Wardana menjelaskan bahwa penyusunan perubahan anggaran tahun ini berlandaskan semangat efisiensi, efektivitas, serta penyesuaian terhadap dinamika sosial dan fiskal daerah. Ia menegaskan bahwa pendekatan anggaran yang digunakan tetap berbasis pada kinerja dan capaian target pembangunan.
“Penyusunan perubahan APBD ini bukan sekadar menyesuaikan angka, tetapi menyelaraskan prioritas pembangunan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan situasi daerah terkini,” ujar Putu Wisnu di hadapan forum paripurna.
Ia menjelaskan bahwa pendapatan daerah dalam RAPBD Perubahan 2025 diproyeksikan mencapai lebih dari Rp3,3 triliun. Sementara belanja daerah dirancang sebesar Rp4,1 triliun, yang mencakup belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Kekurangan antara pendapatan dan belanja akan ditutup melalui pembiayaan daerah yang dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

Menurutnya, pemerintah daerah tetap berkomitmen mendorong pembangunan yang produktif dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat. “Kami mengutamakan efisiensi dan efektivitas dalam setiap rupiah yang dibelanjakan agar benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tambahnya.
Rapat paripurna berlangsung tertib dan khidmat. Dokumen RAPBD Perubahan akan segera dibahas lebih lanjut antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah. Pemerintah berharap proses pembahasan berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan yang mampu menjawab tantangan pembangunan di Tanah Bumbu.