Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan – Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Kabupaten Tanah Bumbu menanggapi kebutuhan mendesak terkait infrastruktur jaringan telekomunikasi di sepanjang jalan alternatif Banjarbaru-Batulicin. Jalan bebas hambatan sepanjang 179 kilometer yang diresmikan pada 20 Agustus 2024 ini memangkas waktu perjalanan dari 6,5 jam menjadi hanya 3 jam. Namun, 84 kilometer dari jalur ini masih mengalami kekurangan sinyal telekomunikasi, menghambat akses informasi, layanan darurat, dan komunikasi masyarakat.
Persoalan ini mengemuka pada rapat kerja bersama TAPD dan Diskominfo SP Tanah Bumbu dalam rangka pembahasan RAPBD tahun 2025 yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu, Andi Asdar, rabu (20/11/2024). Dalam rapat tersebut, Andi Asdar menyoroti kebutuhan jaringan yang sangat mendesak di jalur alternatif ini. “Jalan bebas hambatan ini memberikan manfaat besar, namun tanpa dukungan jaringan telekomunikasi yang memadai, banyak potensi yang terhambat, terutama dalam mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, dan layanan darurat,” ungkap Andi Asdar.
Selain itu, untuk mendukung kenyamanan dan aktivitas di wilayah tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu juga mengusulkan penganggaran pembangunan rest area. Rest area ini akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti masjid atau tempat ibadah, tempat kuliner, pom bensin Pertamina, ATM, serta rumah makan, yang akan dibangun di perbatasan Kabupaten Tanah Bumbu di jalur alternatif tersebut.
Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian Tanah Bumbu, Al Husain Mardani, menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. “Kami mengajukan permohonan resmi melalui surat dari PLH Gubernur pada 10 September 2024 untuk pembangunan 17 menara telekomunikasi di sepanjang jalur ini. Selain itu, kami juga mempercepat usulan rest area dengan berbagai fasilitas untuk mendukung kenyamanan perjalanan masyarakat,” ungkap Alhusin.
Surat yang dikirimkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI juga meminta perhatian khusus terkait penguatan infrastruktur telekomunikasi di jalan alternatif Banjarbaru-Batulicin. Pembangunan menara telekomunikasi di 17 titik yang telah diidentifikasi diharapkan dapat mendukung sektor ekonomi, pendidikan, dan keamanan.
Menanggapi surat tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memberikan respons positif dan menyarankan agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengajukan usulan melalui aplikasi SIGNAL, yang memungkinkan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah kabupaten dan kota terkait.
“Koordinasi dengan Pemkab/Pemkot sangat penting untuk memastikan titik-titik yang membutuhkan jaringan telekomunikasi dapat diajukan melalui aplikasi SIGNAL. Kami berharap agar Kementerian Kominfo dapat segera memberikan dukungan penuh untuk mewujudkan infrastruktur telekomunikasi yang dibutuhkan, sekaligus mempercepat pembangunan rest area untuk kenyamanan masyarakat,” lanjut Al Husain.
Al Husain menegaskan bahwa kedua upaya ini akan mendukung transformasi digital dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Tanah Bumbu. “Dengan adanya jaringan telekomunikasi yang lebih baik dan fasilitas rest area yang memadai, masyarakat akan lebih mudah mengakses informasi, serta meningkatkan kenyamanan dan keamanan dalam perjalanan,” tutupnya.
Ditulis oleh Om Anwar dan dipublikasikan melalui KalimantanSmart.Info.
