BATULICIN, KALSMART.info – Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif memimpin langsung Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten Tahun 2025, yang digelar di Batulicin pada Senin (4/8/2025).
Forum strategis ini bertujuan memperkuat langkah kolaboratif lintas sektor dalam mempercepat penurunan angka stunting secara terukur dan berkelanjutan.
Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) terbaru mencatat bahwa prevalensi stunting di Tanah Bumbu menurun dari 25,1 persen pada tahun 2023 menjadi 21,6 persen di tahun 2024. Meski ada perbaikan, angka ini masih lebih tinggi dibanding target nasional sebesar 14 persen dan rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 22,9 persen.
“Kami menargetkan penurunan hingga 20,74 persen di tahun 2025 dan 16,91 persen pada 2030 sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Untuk mencapainya, diperlukan akselerasi dan kolaborasi lintas sektor,” tegas Bupati dalam sambutannya.
Upaya penurunan stunting di Tanah Bumbu ditempuh melalui dua pendekatan utama, yakni intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik mencakup pemenuhan gizi selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), pendampingan ibu hamil berisiko tinggi, serta pemberian suplemen gizi. Sementara intervensi sensitif meliputi penyediaan air bersih, sanitasi layak, edukasi gizi keluarga, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya perempuan.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah turut memanfaatkan teknologi digital. Aplikasi Web Aksi Bangda Terintegrasi dan sistem Transformasi Digital Aksi Konvergensi digunakan untuk mempermudah pelaporan dan pemantauan secara real-time dari tingkat desa.
Sebanyak 150 peserta dari berbagai instansi hadir dalam forum ini. Mereka menyepakati sejumlah langkah lanjutan, termasuk penandatanganan berita acara rembuk stunting sebagai wujud komitmen bersama, penyusunan peta masalah per desa, serta rencana alokasi anggaran untuk tahun 2026. Forum ini juga memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan sektor swasta dan lembaga keuangan.
“Stunting bukan hanya urusan kesehatan, tapi investasi jangka panjang dalam pembangunan SDM. Ini butuh kerja kolektif dari seluruh pemangku kepentingan,” pungkas Bupati.
Rapat ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, anggota DPRD, perwakilan dari 15 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), 10 puskesmas, serta tim teknis dari BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan.
