Tanah Bumbu, KalimantanSmart.Info – Abdul Rahim, anggota DPRD Tanah Bumbu dari Komisi II, terus memperjuangkan pembangunan infrastruktur di Pulau Suwangi yang masih terkendala perizinan. Hal ini disampaikan Abdul Rahim di Ruangan Komisi II DPRD Tanah Bumbu, Senin, 09 Februari 2025. Dalam rapat bersama Asisten I Pemkab Tanah Bumbu, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum, Perkim, Camat Batulicin, dan Lurah Batulicin, ia menyoroti berbagai hambatan yang menghambat akses pembangunan, terutama status lahan yang masih berada di bawah kewenangan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).
Usai mengikuti rapat tersebut, Abdul Rahim mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi Pulau Suwangi yang belum mendapatkan kepastian dalam pembangunan infrastruktur. Menurutnya, selama lebih dari satu dekade, masyarakat Pulau Sawangi terus menghadapi kesulitan karena perizinan yang belum tuntas.
“Saya sudah berulang kali menyuarakan ini, tapi hingga sekarang izin dari BKSDA masih menjadi kendala utama. Ini sangat disayangkan, karena pembangunan infrastruktur seharusnya menjadi hak masyarakat,” ujar Rahim.
Ia juga menyoroti bagaimana keterbatasan infrastruktur berdampak pada berbagai aspek kehidupan warga, mulai dari transportasi hingga perekonomian. Tanpa akses jalan yang memadai, potensi Pulau Sawangi di sektor perikanan dan pariwisata tidak bisa berkembang secara maksimal.
“Banyak daerah lain yang sudah maju karena memiliki akses jalan yang baik. Tapi di Pulau Suwangi, masyarakat masih harus berjuang hanya untuk mendapatkan jalan yang layak. Ini harus segera diselesaikan,” tegasnya.
Selain jalan, Rahim juga memperjuangkan pembangunan fasilitas lainnya, seperti pelabuhan (jetty) dan tempat ibadah, yang telah mendapatkan anggaran ratusan juta rupiah. Namun, ia mengingatkan bahwa penganggaran proyek infrastruktur harus diperhitungkan dengan matang karena tingginya biaya logistik ke Pulau Sawangi.
“Misalnya harga pasir di Batulicin satu juta, di Pulau Sawangi bisa dua juta. Semua harus dihitung dengan benar, jangan disamakan dengan daratan,” jelasnya.
Sebagai legislator yang telah mengabdi di DPRD Tanah Bumbu selama empat periode sejak 2009, Rahim menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak-hak masyarakat, terutama di daerah terpencil. Ia berharap pemerintah daerah dan pusat dapat segera menyelesaikan perizinan agar pembangunan infrastruktur bisa berjalan tanpa hambatan.
“Saya tidak akan berhenti sampai ada kepastian. Ini bukan hanya tentang pembangunan jalan, tapi tentang kesejahteraan masyarakat yang sudah terlalu lama menunggu,” tutupnya.
Om Anwar – KalimantanSmart.Info
