Tanah Bumbu, 23 Oktober 2024 – Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data PPKS di bidang pemberdayaan yang dimulai pada pukul 10.00 pagi di Pendopo Serambi Madinah, kantor bupati Tanah Bumbu. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial, Liana Hamita, serta hampir 150 peserta yang mengenakan pakaian putih dengan bawahan warna hitam, termasuk berbagai perwakilan dari pemerintah desa dan stakeholder lainnya.
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan akurasi dan validitas data Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi masyarakat berisiko. Hal ini penting agar program bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran, terutama bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.
Dalam kesempatan tersebut, Liana Hamita menekankan pentingnya perhatian terhadap penyandang disabilitas. Ia menyampaikan, “Karena kita yang sudah menggolkan disabilitas dengan yang penuh keterbatasan tadi menjadi mandiri, menjadi berguna, sama posisinya dengan kita, insya Allah kita juga malah ibadah.” Liana menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan dukungan untuk mencapai kemandirian.
Lebih lanjut, Liana menjelaskan tanggung jawab Dinas Sosial dalam menangani masalah kemiskinan, lansia, dan penyandang disabilitas. Ia berharap semua pihak dapat berperan aktif dalam mendeteksi penerima bantuan yang seharusnya mendapatkan dukungan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara Dinas Sosial dan masyarakat.
Menurut Liana Hamita, rencana selanjutnya adalah melakukan verifikasi ulang data penyandang disabilitas sesuai dengan kategori kedisabilitasan, karena terdapat berbagai jenis disabilitas, seperti cacat, bisu, tuli, serta juga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Ia menegaskan bahwa penting untuk memastikan data penyandang disabilitas di setiap desa sudah benar dan bahwa warga desa tersebut telah mendapatkan perhatian dari pemerintah, terlebih lagi menjadi perhatian untuk diberikan pembinaan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas.
Liana juga mengungkapkan tantangan dalam mengumpulkan data. “Mungkin ibu berpikir kenapa ibu ngomongnya begini, padahal kan kami operator SIKS-NG (sistem informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation),” tuturnya. Dia menekankan bahwa semua pihak harus memahami peran masing-masing dalam pengumpulan data yang akurat.
Ia berharap, melalui pemutakhiran data yang efektif, program-program sosial dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Dinas Sosial dan desa dalam mengidentifikasi serta mendata keluarga berisiko.
Dengan demikian, Liana menegaskan pentingnya kerjasama agar tidak ada warga yang terlewat dari bantuan pemerintah, sehingga semua pihak dapat berkontribusi untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan sejahtera.
Liana Hamita menyampaikan pentingnya data yang akurat untuk memastikan program bantuan dapat tepat sasaran. “Saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja untuk membuat balai kerja khusus bagi penyandang disabilitas,” ujarnya. Ia menekankan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan kesempatan kerja, dan berharap semua pihak dapat berkolaborasi untuk mewujudkannya.
Liana juga menyampaikan harapannya bahwa semua penyandang disabilitas yang memiliki potensi dapat berkontribusi di sektor usaha. “Bayangkan kalau semua penyandang disabilitas kita bisa bekerja di usaha, diterima dengan baik, sehingga tidak ada lagi yang terpinggirkan,” tambahnya. Ia menekankan bahwa terkadang orang yang kekurangan dapat memiliki kemampuan yang bahkan lebih besar dibandingkan orang lain.
Lebih lanjut, Liana mengungkapkan komitmen untuk memberdayakan penyandang disabilitas melalui olahraga. “Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga sudah berkomitmen untuk mendukung semua penyandang disabilitas yang memiliki potensi dalam bidang olahraga,” jelasnya.
Dalam diskusi yang berlangsung, beberapa peserta juga memberikan masukan terkait data PPKS. Salah satu peserta mengusulkan agar kriteria anak yatim piatu diperjelas agar tidak terjadi ketidakadilan dalam distribusi bantuan. “Kriterianya harus jelas, misalnya, bagaimana jika anak yatim ini sudah memiliki ibu sambung,” ujarnya.
Liana merespons dengan positif dan mengajak semua pihak untuk terus berkoordinasi demi kejelasan regulasi yang berkaitan dengan bantuan sosial. “Kami akan sosialisasikan regulasi baru agar tidak ada lagi yang samar-samar dalam memberikan bantuan kepada anak yatim dan piatu,” ungkapnya.
Acara diakhiri dengan penegasan dari Liana bahwa sinergi antara Dinas Sosial dan pemerintah desa sangat penting untuk mencapai tujuan bersama, yaitu memastikan tidak ada warga yang terlewat dari bantuan pemerintah. “Mari kita bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan sejahtera,” pungkasnya.
Berita ini ditulis oleh Om Anwar dan dipublikasikan melalui KalimantanSmart.Info.
