BATULICIN, KALSMART.info – Apa jadinya jika Satpol PP tak lagi hadir dengan wajah garang dan tangan besi? Tapi justru datang dengan senyuman, bicara santun, dan penuh edukasi?
Gambaran inilah yang mulai dibangun oleh Satpol PP & Damkar Kabupaten Tanah Bumbu. Kamis pagi, 7 Agustus 2025, lembaga penegak perda ini resmi menandatangani perjanjian kerja sama dengan Dinas Dukcapil. Di hari yang sama, mereka juga meluncurkan proyek perubahan bertajuk “TOMI SIRAJA” — singkatan dari Transformasi Polisi Pamong Praja BerAKSI.
“Ini adalah perubahan cara pandang dan pendekatan,” ujar Syaikul Ansyari, Kepala Satpol PP & Damkar Tanah Bumbu.
Akses Data Penduduk untuk Tugas Kemanusiaan
Salah satu poin penting dalam kerja sama ini adalah pemberian akses terbatas bagi Satpol PP & Damkar terhadap data kependudukan milik Dukcapil. Akses ini akan digunakan dalam dua situasi krusial: saat penertiban pelanggaran perda, dan saat terjadi kebakaran.
“Kami sering kesulitan mengidentifikasi warga. Ada yang tidak bawa KTP, atau cuma bisa sebutkan nama orang tua,” kata Syaikul. “Dengan akses ini, cukup sebut tempat dan tanggal lahir, data bisa langsung kami lacak. Ini penting untuk akurasi laporan dan distribusi bantuan pasca bencana.”
Namun, ia menegaskan: akses ini bukan untuk sembarang petugas. Hanya pegawai dengan kemampuan IT dan integritas tinggi yang akan diberi user login khusus dan dilatih langsung oleh tim dari Dukcapil.
Duta Praja: Satpol PP yang Datang Membawa Senyum
Salah satu wajah baru Satpol PP Tanah Bumbu hadir lewat 10 orang pilihan yang dijuluki Duta Praja. Mereka bukan sembarang petugas. Terpilih dari seleksi ketat terhadap puluhan pendaftar, para duta ini bertugas menjangkau masyarakat secara persuasif.
“Ketika mereka turun ke pasar, ke pinggir jalan, mereka akan menyapa pedagang dengan ramah, memberi edukasi soal aturan, bukan langsung menindak. Ini Satpol PP versi baru,” tegas Syaikul.
Ia ingin menghapus kesan lama yang selama ini melekat kuat. Satpol PP bukan lagi musuh PKL. “Kami ingin jadi sahabat mereka. Kami datang, mereka tersenyum. Bukan datang lalu ribut. Ini era transformasi.”
Bukan Gertak Sambal, Tapi Penegakan Berbasis Hukum
Meski mengedepankan pendekatan humanis, Satpol PP & Damkar Tanah Bumbu tetap memperkuat sisi hukumnya. Saat ini mereka telah memiliki 10 penyidik PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) bersertifikasi nasional.
Para penyidik ini dilatih langsung oleh lembaga resmi yang juga melatih reserse kepolisian, disumpah oleh Kemenkumham, dan memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penyelidikan, penyitaan, hingga penggeledahan.
“Ini penegakan yang profesional. Tidak brutal, tidak emosional, tapi tetap tegas dan terukur,” tambahnya.
Didampingi Langsung Bupati Andi Rudi Latif
Proyek perubahan “TOMI SIRAJA” ini merupakan bagian dari tugas Diklat PIM 2 yang diemban langsung oleh Syaikul Ansyari. Ia menyampaikan bahwa dalam penyusunan proyek ini, dirinya mendapat pembimbing langsung dari Bupati Tanah Bumbu, H. Andi Rudi Latif, S.H., yang juga menjadi mentor utama dalam proses perumusan judul dan arah gerakan perubahan.
“Beliau membimbing langsung kami sejak awal, mulai dari pengajuan ide sampai ke penyusunan strategi implementasi. Dukungan beliau luar biasa,” kata Syaikul.
Di bawah bimbingan Bupati dan koordinasi Badan Diklat, proyek ini lahir dari semangat Tanah Bumbu yang BerAKSI: Bersih, Aman, Kreatif, Sejahtera, dan Inovatif.
“Kami ingin wujudkan Satpol PP yang tidak hanya penegak, tapi juga pelayan. Yang mengayomi, bukan menakuti. Menuju Tanah Bumbu yang tertib dan beradab,” tutupnya. (Om Anwar)
