Next Post

Partai NasDem : Minta Menteri Pertanian SYL Penuhi Panggilan KPK

JAKARTA-Partai NasDem menyatakan, menghormati soal proses hukum yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Menteri Pertanian RI (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat ini.

Bahkan kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai NasDem Dedy Ramanta, pihaknya telah memberikan masukkan kepada SYL untuk memenuhi panggilan KPK dan datang ke lembaga antirasuah tersebut.

“Kami sudah meminta pak Syahrul Yasin Limpo juga untuk datang di KPK,” kata Dedy saat ditemui awak media di Kawasan Jakarta Pusat, Jumat (16/6/2023).

Lebih lanjut, kata Dedy, pihaknya merasa prihatin jika memang isu atau kabar SYL bakal ditetapkan sebagai tersangka benar terjadi.

Akan tetapi, kata Dedy, kondisi yang sedang dialami Partai NasDem khusunya Mentan SYL bukanlah masalah yang serius.

“Dari aspek partai tentu saja kami prihatin kalau andaikan itu benar. Tapi kami optimis bahwa apa yang terjadi sekarang dalam hal ini partai NasDem menduga gak ada problem yang serius kok,” ucap dia.

“Kami berharap yah bahwa itu bukan margin of teror,” kata Dedy.

Dedy menegaskan harapannya itu agar pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang tidak terdapat kesan atau unsur teror.

“Jadi kalau survei tadi kan margin of error, kami berharap dalam Pemilu 2024 tidak ada margin of teror,” ujarnya.

Masih kata Dedy, dirinya juga merespons soal urung hadirnya SYL dalam pemanggilan KPK yang sejatinya dijadwalkan pada Jumat (16/6/2023) siang tadi.

Kata dia, tidak hadirnya SYL bukan tanpa alasan, menurutnya, alasan yang bersangkutan tidak hadir karena sedang menghadiri acara kenegaraan.

Dedy memastikan bahwa SYL tidak menghindar terhadap panggilan lembaga antirasuah tersebut.

“Menteri Pertanian (SYL) juga tidak pergi atau tidak menghindar kan, hanya meminta waktu untuk penundaan karena berkaitan dengan jadwal acara kenegaraan,” tegasnya.

Terpenting kata dia, NasDem menyerahkan sepenuhnya proses yang saat ini sedang bergulir kepada KPK dalam rangka penegakan hukum.

“Penegakan hukum itu kan domain kalau itu KPK yah, silakan KPK bekerja sesuai dengan ranahnya,” tukas dia.

Avatar photo

Redaksi

Related posts

Newsletter

Subscribe untuk mendapatkan pemberitahuan informasi berita terbaru kami.

Loading

IMG-20210224-WA0065
Iklan Berita (1)

Recent News

You cannot copy content of this page