Banjarmasin, KalimantanSmart.Info – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di bawah Plt. Gubernur H. Muhidin, yang juga Gubernur terpilih periode 2024–2029, tengah melakukan pembenahan dalam penataan dan pengisian jabatan Kepala Perangkat Daerah di sejumlah dinas dan badan.
Penataan ini dilakukan melalui assessment terhadap pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Kalsel. Langkah tersebut dinilai sebagai upaya mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional dan diisi oleh pejabat yang memiliki kualifikasi serta kapabilitas yang handal. Dalam sepekan terakhir, Plt. Gubernur H. Muhidin telah menemui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta untuk menyampaikan rencana ini hingga mendapat persetujuan dari Kemendagri.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H.M. Syaripuddin (Bang Dhin), saat dimintai tanggapan pada Sabtu, 14 Desember 2024, menyatakan dukungannya terhadap rencana ini. Menurutnya, langkah ini merupakan awal yang baik dan harus mendapat perhatian serta pengawalan.
Hal ini merupakan langkah awal yang baik. Kami menganggap Gubernur Muhidin ingin mewujudkan meritokrasi dalam tata pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan ke depan. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi dan menyambutnya dengan baik, ungkap Bang Dhin.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses assessment agar rencana Gubernur Muhidin dapat berjalan sesuai harapan.
Kami turut mengingatkan agar proses assessment ke depan dilakukan secara terbuka dan transparan. Dengan begitu, tujuan beliau untuk menghadirkan pimpinan SKPD yang berkualitas dan kompeten dapat tercapai, tambahnya.
(Sumber: KalimantanSmart.Info)
