Tanah Bumbu – Rabu, 7 Mei 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu menggelar rapat kerja gabungan bersama Sekretaris Daerah dan jajaran perangkat daerah dalam rangka evaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2025. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD, Boby Rahman, dan dihadiri para asisten, pejabat teknis, serta sejumlah anggota legislatif dari berbagai komisi.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Eryanto Rais, memaparkan bahwa pihaknya membawahi sekitar 10 SKPD, termasuk Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Ketahanan Pangan, dan lainnya. Ia menekankan pentingnya sinergi antar program dan pelaporan kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Seluruh kegiatan harus sesuai dengan program yang sudah ditetapkan dan harus dilaporkan secara tertib, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujarnya.
Senada dengan itu, Asisten III Narni menjelaskan bahwa pihaknya menangani aspek administrasi dan pemantauan kegiatan dari SKPD seperti DPKAD, Dukcapil, Kominfo, dan Bagian Umum. Ia menegaskan bahwa monitoring terus dilakukan, namun evaluasi teknis berada pada masing-masing SKPD.
Rapat juga dihadiri Ketua Komisi II DPRD, Andi Erwin Prasetya, yang turut menyoroti persoalan roda perekonomian masyarakat Tanah Bumbu.
Dalam forum itu, anggota Komisi III DPRD, I Wayan Sudharma, menyampaikan kekhawatirannya terkait belum maksimalnya serapan anggaran dan tidak jelasnya informasi soal efisiensi serta pergeseran anggaran. Ia menyebutkan bahwa selama lima bulan terakhir belum terlihat program berjalan di daerah pemilihan mereka, padahal masyarakat sudah diberi informasi terkait rencana program tahun 2025.
“Efisiensi dan pergeseran anggaran ini perlu dijelaskan, apakah masih berjalan atau sudah selesai. Masyarakat bertanya, kenapa program di dapil belum berjalan, padahal sudah kami sampaikan sejak awal tahun,” tegas Wayan. Ia berharap, jawaban dari pihak eksekutif bisa membuat masyarakat tenang dan memahami situasi sebenarnya.
Sementara itu, Ketua rapat Boby Rahman menyampaikan bahwa rapat ini menjadi yang pertama setelah lima bulan terakhir tidak dilaksanakan secara menyeluruh. Ia menyinggung soal kendala teknis yang menyebabkan beberapa SKPD tidak hadir dan meminta agar ke depan undangan rapat disampaikan lebih awal agar ada kejelasan dari jauh hari.
“Kita ini sudah lima bulan terakhir baru bisa rapat seperti ini, karena kita mengundang langsung jajaran istana dalam hal ini. Tapi banyak kendala, termasuk ada SKPD yang tidak hadir karena undangan baru dikirim H-1,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kehadiran perwakilan SKPD dalam rapat, agar fungsi pengawasan DPRD bisa berjalan optimal. “Kita ini bukan mencari-cari kesalahan. Kita ingin melihat bagaimana realisasi anggaran, seberapa besar serapan sampai bulan kelima ini,” ujarnya.
Boby juga mengingatkan bahwa fungsi pengawasan tidak boleh diabaikan. Ia berharap ke depan ada komunikasi yang lebih baik antara eksekutif dan legislatif. “Kita ingin tetap harmonis ke depan, kita tinggalkan yang dulu-dulu, dan fokus mencari solusi agar program bisa berjalan,” pungkasnya.
