BANJARMASIN – Pansus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dihadiri oleh 4 instansi Pemerintahan yaitu Kesbangpol, BPBD, Biro Organisasi dan Satpol PP Damkar Provinsi Kalsel.
RDP ini berjalan cukup hangat, pasalnya Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel H Suripno Sumas selaku pimpinan RDP menyebutkan beberapa paparan hari ini menjadi catatanya penting bagi Pansus I.
“Dari beberapa paparan dan masukan yang disampaikan, menjadi catatan penting bagi kami yang menjadi pembahasan di LKPJ Tahun 2022 agar menjadi satu peraturan,” ujar Suripno pada saat RDP di gedung DPRD Kalsel di Banjarmasin, Rabu (26/4) siang.
Politisi Senior Partai PKB itu mengemukakan ada point penting terkait Tambahan Perbaikan Dan Penghasilan (TPP) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurutnya kebijakan ini harus ditengahi agar memoderinisasi secara cepat.”Terkait dengan adanya kebijakan pemerintah khususnya dalam hal pemberian TPP kepada ASN dan tenaga PPPK di Kalsel, ini kami sudah diskusikan dan menghasilkan win win solution yang mana Biro Organisasi menjadi leading sektornya dan segera menyusun dan merevisi peraturan Kepala Daerah,” tegasnya.
Suripno juga menambahkan dengan taksiran anggaran dari Apbd menjadi hal utama dalam belanja pegawai agar lebih merata terkait TPP dan PPPK ini.
“Dengan asumsi 30% dari APBD yang telah ditetapkan, mka belanja pegawai lebih optimal dan PPPK tidak merasa dirugikan. Oleh karena itu jumlah TPP yang diterima oleh PPPK yang merasa dirugikan, kedepannya akan diupayakan peningkatan dan apapun hasilnya semoga dapat diterima,” tambah Suripno.
Sama halnya dengan guru yang mendapatkan TPP lebih besar akan di turunkan agar lebih merata dan tidak menimbulkan kesenjangan. “Begitu juga bagi guru yang mendapatkan TPP lebih besar mungkin akan diturunkan, karena selain mendapatkan TPP, mereka juga mendapatkan sertifikasi. Ini yang menjadi catatan penting bagi dan kami proses segera sampai ke Kementerian Dalam Negeri,” katanya.
