Situasi di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, memanas pada Kamis (22/8/2024) saat ratusan demonstran memaksa masuk ke dalam kompleks perkantoran pemerintahan tersebut. Demonstrasi ini dipicu oleh kekecewaan mahasiswa dan kelompok masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang mereka nilai telah melanggar konstitusi dengan revisi undang-undang yang dianggap dilakukan secara mendadak dan mencederai demokrasi.
Tensi mulai meningkat sekitar pukul 17.00 WIB, ketika massa demonstran yang dipimpin oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sebelas Maret (UNS) mulai merangsak masuk ke dalam area Balai Kota. Aksi saling dorong dengan pihak kepolisian tak terelakkan ketika para demonstran berusaha masuk melewati pintu gerbang utama. Meski sempat dihadang oleh barisan polisi yang bersiaga, massa akhirnya berhasil masuk setelah perdebatan sengit dengan aparat keamanan.
Suasana semakin memanas ketika demonstran membakar boneka berwujud “Pocong Jokowi”, sebuah simbol yang mereka klaim sebagai bentuk matinya demokrasi di Indonesia. Teriakan “Revolusi, revolusi, pulangkan Jokowi” pun bergema di tengah kerumunan. Koordinator Pusat BEM Soloraya, Rozhin Afianto, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk penolakan tegas terhadap revisi undang-undang yang dinilai merusak tatanan demokrasi dan konstitusi yang selama ini dijaga.
“Kami tidak hanya menolak revisi undang-undang yang mendadak ini, tetapi juga mendesak DPR RI untuk segera membatalkan rancangan undang-undang tersebut. Selain itu, kami mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tetap menjaga integritas dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 yang bebas dari intervensi politik yang mencederai hukum,” tegas Rozhin.
Di tengah aksi, polisi yang terdiri dari pasukan dalmas, tim pengurai massa (Raimas), serta Tim Tindak, tampak bersiaga penuh dengan peralatan lengkap, termasuk tameng dan anjing pelacak (K9). Namun, upaya untuk meredam massa justru semakin menyulut emosi demonstran yang terus berteriak dan menuntut keadilan.
Aksi ini menjadi salah satu bentuk kekhawatiran terhadap arah demokrasi Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi. Keputusan pemerintah dan DPR yang sering kali dianggap mendadak dan tidak transparan menjadi pemicu utama kemarahan publik, terutama di kalangan mahasiswa yang merasa aspirasinya tidak didengarkan.
Situasi di Solo ini seolah menjadi cerminan dari semakin tegangnya situasi politik di berbagai daerah lain di Indonesia, di mana demonstrasi serupa terus terjadi sebagai respons atas kebijakan pemerintah yang kontroversial.
Sumber: Artikel ini diadaptasi dari laporan yang telah tayang di Kompas.com pada 22 Agustus 2024 dengan judul “Demonstran Memaksa Masuk Balai Kota Solo, Teriak Pulangkan Jokowi”.
