BANJARMASIN – Komisi II DPRD Tanah Bumbu melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarmasin, Kamis (25/7/2025). Rombongan diterima langsung oleh Pelaksana Tugas Sekretaris BPKAD Kota Banjarmasin, Muhammad Sayid, SE.
Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua DPRD Tanah Bumbu yang juga Koordinator Komisi II, Andrean Atma Maulani. Dalam sambutannya, Andrean memperkenalkan jajaran rombongan serta menjelaskan maksud dan tujuan kunjungan, yakni menggali informasi yang bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan daerah, khususnya terkait pajak daerah dan retribusi.
“Kota Banjarmasin ini bisa menjadi rujukan karena sudah lebih maju dalam pengelolaan pendapatan daerah,” ujar Andrean.
Anggota Komisi II, Andi Erwin, secara khusus menyoroti potensi dan tantangan dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD), serta mempertanyakan sektor-sektor yang menjadi penyumbang terbesar bagi kas daerah. Ia juga menyampaikan kekhawatiran terkait tidak maksimalnya realisasi visi-misi Bupati akibat keterbatasan Dana Bagi Hasil (DBH).
Dari pemaparan BPKAD Kota Banjarmasin, diketahui bahwa pendapatan pajak daerah kota bersumber dari lima jenis utama: pajak hotel, hiburan, parkir, makanan dan minuman, serta pajak penerangan jalan (listrik). Di luar itu, ada juga PBB dan pajak sarang burung walet. Sektor retribusi mencakup dinas perhubungan, kesehatan, perindustrian, pariwisata, dan PUPR.
“Target pendapatan dari pajak mencapai Rp502 miliar. Bila digabung dengan retribusi, totalnya sekitar Rp600 miliar,” ungkap Sayid.
Dari semua sektor, pajak makanan dan minuman menjadi yang paling dominan. Pajak hiburan juga meningkat, termasuk dari sanggar senam dan futsal. Pemerintah Kota juga tengah menjajaki rencana mengenakan retribusi kepada pelaku usaha minuman beralkohol.
Adapun potensi kehilangan pendapatan dari retribusi mencapai hampir Rp4 miliar akibat kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang menghapus jenis-jenis pungutan tertentu.
BPKAD Banjarmasin juga terus berinovasi. Salah satunya melalui sistem digitalisasi pembayaran pajak. Wajib pajak kini diarahkan menggunakan aplikasi pembayaran non-tunai. Bahkan, keterlambatan pembayaran lebih dari empat bulan bisa langsung ditindaklanjuti hingga ke proses hukum.
Dalam sesi diskusi, Harmanuddin dari Komisi II menanyakan sektor mana yang paling dominan memberikan kontribusi PAD. Menjawab itu, Sayid menyebutkan sektor makanan dan minuman, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta listrik sebagai yang paling unggul.
Terkait mekanisme perubahan Perda, Sayid menjelaskan bahwa BPKAD telah berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan mendapati bahwa beberapa tarif seperti layanan rumah sakit belum masuk dalam revisi. Oleh karena itu, pada 5 Agustus mendatang, pihaknya berencana mengajak anggota DPRD Banjarmasin untuk mengikuti sosialisasi langsung di Kemendagri.
Adapun anggota DPRD Tanah Bumbu yang turut hadir dalam kunjungan ini antara lain Andrean Atma Maulani, Andi Erwin, H. Parman, H. Rusdi, H. Dading Kalbuadi, Harmanuddin, Abdul Rahim, Tarmiji, Abdurrahman, dan H. Gusti Erwin.
Sementara itu, pendamping dari Sekretariat DPRD Tanah Bumbu yang turut hadir dalam kunjungan ini yaitu Fatmi Wardani, Etty Mahriyani, dan Azis Siswanto.
Rangkaian pertemuan ditutup pukul 10.40 WITA. Kunjungan ini diharapkan mampu menjadi masukan berharga bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam merancang strategi peningkatan PAD yang lebih efektif dan berkelanjutan. (Om Anwar).
